Kandangan, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS), mengikuti pembukaan penilaian penghargaan innovative government awards (IGA) 2020 secara daring, Rabu (4/11/2020) pagi.
Kegiatan itu dibuka Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Hudori, dari Ruang Sidang Utama Kemendagri.
Bupati HSS Achmad Fikry bersama Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbangda) Kabupaten HSS M Arlian Syahrial, mengikuti acara pembukaan itu dari ruang Media Center Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten HSS.
Ada 38 pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif, yang masuk dalam nominator pada ajang penialaian IGA Tahun 2020 ini.
Pada skala kabupaten ada 12 kabupaten yang akan bersaing, termasuk salah satunya Kabupaten HSS. Kabupaten HSS merupakan satu-satunya kabupaten di pulau Kalimantan, yang kembali bisa masuk nominasi di 2020 ini.
Bupati Achmad Fikry mengaku bersyukur, Kabupaten HSS bisa masuk nominasi dalam 12 besar kabupaten terinovatif se Indonesia. Ia berharap, bisa kembali masuk dalam 10 besar seperti tahun sebelumnya.
“Tahun lalu kita juga masuk 10 besar, mudah-mudahan tahun ini bisa kembali masuk 10 besar,” ucapnya.
Achmad Fikry menjelaskan, kegiatan itu merupakan program tahunan yang dilaksanakan Kemendagri RI, untuk melihat sejauh mana inovasi yang dilakukan oleh kabupaten/kota di Indonesia.
Diungkapkannya, tahun ini merupakan yang kedua kalinya Kabupaten HSS bisa masuk nominasi. Menurutnya, semua itu merupakan gambaran yang telah dilakukan selama ini.
“Tentunya inovasi yang akan kita sampaikan, merupakan kumpulan inovasi yang dilakukan oleh OPD sampai kecamatan,” tuturnya.
Selanjutnya, Achmad Fikry akan menyampaikan presentasi, di hadapan Tim Penilai pada pukul 17.00 Wita.
Kegiatan yang dilaksanakan Kemendagri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) itu, dimaksudkan sebagai penghargaan kepada pemerintah daerah, yang dipandang telah melakukan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan daerah. (tor/K-6)
