Komisi IV DPRD Kawal Perencanaan Anggaran 2021

Banjarmasin, KP – Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin menyatakan komitmennya untuk mengawal usulan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD yang menjadi mitra kerjanya.

” Seperti anggaran bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga serta bidang sosial yang menjadi mitra kerja komisi IV dalam program kegiatan yang diusulkan pada RAPBD dan sebelumnya sudah disepakati dalam KUA/PPAS 2021,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Norlatifah, SE.

Hal itu dikemukakannya kepada {KP} Jumat (13/11/2020) kemarin. menanggapi siap dibahasnya RAPBD tahun anggaran 2021 antara badan anggaran dewan bersama TPAD Pemko Banjarmasin yang dijaduwalkan digelar tanggal 16,19 hingga 22 November mendatang.

Menurutnya, pembahasan anggaran guna melaksanakan program atau kegiatan dalam membiayai jalanannya pemerintahan dan pembangunan itu, komisi IV berharap anggaran diusulkan bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta bidang sosial sesuai dengan KUA/PPAS 2021 yang sebelum disepakati tidak dipangkas.

Masalahnya kata Norlatifah, karena anggaran dialokasikan dalam upaya membiayai peningkatan mutu serta sarana pendidikan dan kesehatan ini menjadi urusan wajib atau pelayanan dasar bagi pemerintah untuk terus ditingkatkan.

” Terlebih dalam RAPBD tahun 2021 anggaran bidang kesehatan menjadi skala prioritas, selain anggaran untuk pemulihan ekonomi guna mengatasi akibat dampak mewabahnya virus corona (Covid-19),” ujarnya.

Berita Lainnya
1 dari 1.852

Norlatifah yang akrap disapa Lala ini mengemukakan, selain mengawal pembahasan RAPBD komisi IV nantinya juga akan melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran yang telah disetujui dan akan ditetapkan dalam Perda APBD 2021 itu apakah digunakan sesuai rencana dan dimanfaatkan secara optimal serta tepat sasaran oleh SKPD terkait.

Lebih jauh ia mengakui, bahwa peningkatan alokasi anggaran membiayai pelayanan dasar ini sangat dituntut karena dalam APBD setiap tahunnya dirasakan belum sesuai harapan. Seperti ujarnya, flapon anggaran untuk bidang pendidikan yang masih di bawah angka 20 persen dari total APBD .

Secara khusus menyikapi masih minimnya alokasi anggaran pendidikan ini, Norlatifah mengatakan, Pemko Banjarmasin jangan banyak bergantung dan mengharapkan kuncuran bantuan dari pemerintah pusat, baik disalurkan melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Masalahnya kata ketua komisibdari F-Partai Golkar ini melanjutkan, karena kebijakan desentralisasi pendidikan mestinya juga wajib didukung oleh pemerintah daerah agar dalam pelaksanaannya lebih maksimal melalui penganggaran dalam APBD.

“Ketentuan itu sebagaimana , diamanatkan dalam undang-undang yang menyebutkan ketentuan 20 persen anggaran untuk pendidikan yang harus dipenuhi, baik pemerintah pusat melalui APBN dan alokasi anggaran daerah melalui APBD,“ kata Norlatifah.

Diungkapkannya, terkait kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD beberapa waktu lalu telah diputuskan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia terhadap uji materi UU No : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya