Mantan Kades Jejangkit Pasar Sebabkan Kerugian Negara

Banjarmasin, KP – Saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengakui berdasarkan perhitungan tim yang diturunkan, memang terdapat unsur kerugian negara karena ulah terdakwa Mantan Kepala Desa (Kades) Jejangkit Pasar Kabupaten Batola M Agus Edi Salam yang terbelit kasus korupsi dana desa.

Saksi ahli tersebut Bani Solihin, menyatakan pihaknya turun ke lapangan bersama tim yang dibentuk instansinya.

Dari hasil yang diperoleh tim di desa Jejangkit Pasar tersebut, ujar Bani, dari analisa perhitungan hukti terdapat kerugian Rp408 juta, di mana lima kegiatan pekerjaan tak dikerjakan.

Saat ditanya siapa yang bertanggung jawab? menurut Bani, adalah kades, karena pengguna anggaran dan selama mereka ke lokasi dalam hal ini Desa Jejangkit Pasar tak pernah bertemu dengan Kades atau terdakwa.

Sidang dengan menghadirkan saksi ahli tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa yang dilakukan secara vitual, Rabu (18/11/2020).

Dengan majelis hakim dipimpin Jamser Simanjuntak, terdakwa bisa mengajukan saksi yang meringankan, tetapi baik terdakwa maupun penasehat hukumnya, tidak mengajukan.

Berita Lainnya

John Lee Cs Ringkus Pengedar Shabu

1 dari 994

Dalam dakwaannya, JPU Andri Kurniawan juga merinci besaran keuangan yang ditimbulkan sehingga negara dirugikan ratusan juta rupiah.

Dalam perincian tersebut JPU menyebutkan, sisa kas tunai dari Silpa per 31 Desember 2018 yang tidak disetor ke kas desa sebesar Rp194.859.384.

Sisa perhitungan pajak 2018 yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp20.645.340.

Kemudian, pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebanyak lima kegiatan dengan nilai sebesar Rp193.319.741 dengan rincian pembangunan kantor desa sebesar Rp46.997.910. Pembangunan Polindes sebesar Rp89.651.000, pembangunan jalan pemukiman (rabat beton) sebesar Rp15.223.000, pembangunan jembatan usaha tani Rp27.167.831, serta pembangunan gorong-gorong sebesar Rp14.280.000.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut JPU menjeratnya pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 yang ditambah dan diubah dengan UU No 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk dakwaan primairnya, Sedangkan dakwaan subsidairnya JPU mematok pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 yang ditambah dan diubah dengan UU No 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terdakwa sendiri nampak tidak didampingi penasehat hukum. Sehingga oleh majelis hakim akan ditunjuk penasehat hukum untuk mendampinginya selama persidangan. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya