Bupati HSU Sampaikan Saran di Rapat Pokja APKASI

Amuntai, KP – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid MM MSi mengikuti Rapat Finalisasi Kelompok kerja (Pokja) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Tangerang terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada Rapat yang dilaksanakan di Hotel Santika Premiere ICE BSD City Tangerang, selama 3 hari sejak18 – 21 Desember 2020, Wahid memberikan masukan terkait dengan retribusis dan pajak yang dipungut di daerah.

“Pada dasarnya kami mendukung dengan adanya RPP terkait UU Cipta Kerja terkhusus dengan 3 RPP seperti RPP Pajak Daerah dan Retribusi untuk kemudahan berusaha,dan layanan daerah, RPP Penyelenggaraan Peizinan Berusaha di Daerah dan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang, namun untuk menyempurnaan RPP ini Menjadi PP tentunya saran dan masukan Daerah sangat penting,karena Daerahlah yang menjadi ujung tombak,”ungkap Wahid.

Dalam RPP tentang Pajak Daerah dan Retribusi pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa”Pamerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan /atau Retribusi wajib mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4),”.

Berita Lainnya

Lensa Foto HSU

Pj Ketua PKK Kalsel Kunjungi HSU

1 dari 331

Menurut Wahid berdasarkan pasal tersebut Pamerintah Daerah harus mengikuti ketentuan tarif yang ditentukan oleh Pamerintah Pusat dengan jumlah besaran sesuai dengan Peraturan Presiden dengan mengevaluasi Perda Raperda masing – masing daerah oleh Menteri Keuangan dan menteri Dalam Negeri untuk memastikan tarif tersebut sesuai dengan ketentuan.

Menyikapi pasal tersebut Wahid memberikan saran agar Pamerintah Daerah terlibat dalam pasal pasal tersebut.

“Dipasal itu peran Pamerintah Daerah tidak banyak di atur,dan ini berdampak secara fiskal akibat penyesuaian tarif tersebut, selain itu kami di Daerah tentunya lebih mengetahui kondisi dan kemampuan daerah kami hendaknya pasal tersebut menyesuaikan dengan kondisi, kemampuan serta kemanfaatan daerah,”ungkap bupati

Untuk RPP Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wahid kembali menyarankan untuk mengimplementasikan dalam pasal 35 ayat (2) yang mewajibkan Pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Online Single Submission (OSS).

Pamerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar dapat segera menyiapkan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang telah dikembangkan menyesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (nov/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya