Banjarmasin, KP – Program pembinaan untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin dinilai belum memberikan dampak siginifikan terhadap perekonomian masyarakat.
“Salah satu penyebabnya karena Pemko melalui SOPD terkait dinilai kurang memberikan pembinaan secara berkelanjutan terhadap UMKM terutama yang baru memulai membuka wirausaha, seperti bagaimana mengemas produk atau usaha yang dihasilkan, mengatur keuangan hingga pengembangan pemasaran, “kata Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Faisal Hariyadi, kemarin (3/12).
Ia juga mengemukakan, pembinaan secara berkelanjutan sangat penting agar para penerima bantuan wirasausaha yang telah diberikan Pemko dimanfaatkan secara maksimal sesuai tujuan dan sasaran diinginkan.
ditambahkannya, selama ini penerima bantuan wirausaha kepada warga yang diprogramkan Pemko Banjarmasin seperti budi daya jamur tiram, budidaya tambak ikan, perkebunan dan berbagai wirausaha lainnya terkesan dibiarkan begitu saja mengembangkan usahanya sendiri.
“Akibatnya dari informasi yang kami terima tidak sedikit masyarakat yang telah menerima bantuan tidak mampu lagi mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengatakan, bahwa DPRD Kota Banjarmasin mendukung sepenuhnya terhadap program Walikota dan Wakil Walikota, Ibnu Sina- Hermansyah untuk menumbuh kembangkan peningkatan wirausahawan terhadap warga.
“Masalahnya, karena program ini sangat penting dalam kerangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlebih dalam situasi sulit saat ini akibat dampak mewabahnya virus corona,” tandas Faisal Hariyadi.
Disebutkan, dalam mendukung program tersebut DPRD Kota Banjamasin dalam beberapa tahun terakhir telah menyetujui penyediaan anggaran melalui APBD hingga puluhan miliar.
Faisal Hariyadi menandaskan, di tengah sulitnya perekonomian dan minimnya tersedianya peluang lapangan pekerjaan di sektor formal tentunya menuntut Pemko Banjarmasin untuk mengembangkan peluang usaha masyarakat di sektor in formal.
Apalagi lanjutnya, saat ini yang paling dijadikan perhatian serius oleh pemerintah dan perlu untuk diatasi segera adalah persoalan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang dikhawatirkan akan bisa berdampak terhadap permasalahan sosial di tengah masyarakat.
“Karenanya sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi persoalan meningkatnya jumlah warga miskin dan berbagai persmasalahan sosial ini dewan sangat mendukung terhadap program walikota untuk menciptakan dan meningkatan wirausahawan baru,” ujarnya.
Mengutif data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin Faisal Hariyadi menyebutkan, jumlah penggangguran dan warga miskin di Banjarmasin cendrung mengalami peningkatan.
Ia menilai, salah satu penyebab terus meningkat jumlah warga miskin tersebut selain dampak lesu perekonomian yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sisi lain pemerintah selama ini dirasakan belum mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok yang kian terus melambung.
“Padahal dengan terusnya melonjaknya harga kebutuhan pokok tersebut yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Lebih jauh ia menegaskan, bahwa peranan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sangatlah dituntut memiliki tanggung jawab dalam kerangka mengatasi berbagai permasalahan sosial dan kemiskinan di daerah masing-masing.
Sebelumnya, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dalam visi-misi mentargetkan akan mencipatkan 2500 wirausaha baru. Terkait pelaksanaan visi-misi tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Banjarmasin meningkatkan program pengembangan wirausaha masyarakat diantaranya wirausaha budi daya jamur, holtikura, peternakan dan perikanan.(nid/K-11)
Terkait pelaksanaan ini program ini Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin tentunya tidak sekedar memberikan bantuan subsidi untuk modal usaha, tapi juga diharapkan memberikan pembinaan.
Selain Distankan setidaknya ada 6 (enam) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lain dalam kerangka merealisasikan pelaksanaan visi-misi walikota dalam upaya peningkatan usahawan baru tersebut. (nid/k-11)
