MUI Batola Gelar Musda X Masa Khidmat 2020-2025

Marabahan, KP – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) X masa khidmat 2020-2025, Sabtu (12/12/2020) lalu.

Musda yang dilaksanakan di Aula Mufakat Kantor Bupati Batola dalam rangka pemilihan kepengurusan baru yang dibuka Bupati Hj Noormiliyani AS ini juga dihadiri Ketua Umum MUI Kalsel KH Husain Naparin beserta pengurus, para anggota forkopimda/mewakili, dan undangan.

Noormiliyani menyatakan, sangat mengapresiasi atas pelaksanaan musda yang menerapkan protokol kesehatan (prokes). Mengingat belakangan ini pasien positif Covid-19 kembali meningkat sehubungan adanya kluster Pilkada dan kluster keluarga.

“Dengan penerapan prokes ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menekan tingkat penyebaran Covid-19,” paparnya sembari berharap para pengurus MUI turut serta memberikan himbauan dan penyadaran kepada masyarakat baik melalui khutbah, ceramah, maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya baik di mesjid, mushalla, dan tempat-tempat ibadah lainnya.

Menanggapi harapan pemerintah daerah turut memberi perhatian terhadap kebutuhan anggaran, bupati yang merupakan anak Gubernur Kalsel periode 1963-1969 Aberani Sulaiman yang notabene juga seorang ulama, menyatakan akan memberikan perhatian kendati dalam situasi pandemi Covid-19 banyak anggaran yang direcofusing.

Demikian pula jika terdapat para ulama yang mengalami sakit, lanjutnya, Pemkab Batola telah menerapkan kebijakan pengobatan gratis. Di samping bupati juga terdapat yayasan yang bertujuan untuk men-cover warga yang membutuhkan bantuan.

Menyinggung pelaksanaan Musda X MUI Batola, bupati yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu menilai sangat penting, terutama dalam upaya meregenerasi kepengurusan untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi MUI menjadi lebih baik lagi.

Dikatakan Noormiliyani, MUI memiliki peran strategis dalam membangun kemaslahatan umat dan memperkokoh ukhuwah islamiyah. Karena ulama merupakan perekat dan penguat dalam menyatukan kekuatan agama agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang bisa menyimpang dan menyesatkan umat.

Di samping MUI mampu menyatukan umat Islam yang berfaham ahlus sunnah waljamaah meski terdapat berbagai macam organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya.

Berita Lainnya
1 dari 264

Sehubungan dengan itu, bupati mengharapkan dalam pelaksanaan Musda dapat melahirkan regenerasi kepemimpinan yang handal dan benar-benar memenuhi kriteria serta mammpu membawa organisasi MUI ke arah yang lebih baik di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi sekarang.

Di samping juga diharapkan dapat melahirkan berbagai rumusan program kerja dan kegiatan yang terukur serta terarah guna mencapai tujuan utama MUI serta sejalan dan mampu bersinergi dengan upaya pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Batola.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI Provinsi Kalsel KH Husin Naparin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas fasilitas dan bantuan Pemkab Batola dalam rangka pelaksanaan Musda.

Menyinggung pelaksanaan Musda dalam rangka pembentukan kepengurusan MUI Batola yang baru periode 2020-2025, KH Husin Naparin, menyarankan cukup melalui musyawarah mufakat. 

Terkait kelancaran berjalannya roda organisasi, Husin Naparin menyatakan, tentunya  membutuhkan adanya arahan lebih-lebih menyangkut kebutuhan dana. Terkait itu, ia mengharapkan adanya perhatian dari Pemkab Batola. 

Lebih baik lagi, lanjutnya, jika pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk kebutuhan insentif atau honor bagi para pengurus hingga pekerja dalam bertugas.

Kepada pengurus terpilih, mulai Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara, Ketua MUI Kalsel itu mengharapkan, personalia kepengurusan MUI Batola hendaknya dilengkapi selengkap-lengkapnya dengan batasan waktu sekitar satu bulan untuk selanjutnya diajukan ke pengurus MUI Provinsi Kalsel untuk mendapatkan persetujuan guna dilaksanakan pengukuhan.

KH Husin Napirin menerangkan, dalam Munas MUI belum lama ini terdapat tambahan komisi dari kepengurusan MUI yang ada yaitu Komisi Kesehatan dan Penanggulangan Bencana.

Maksudnya, lanjut Napiran, agar ulama-ulama baik yang ada di kepengurusan MUI maupun di luar kepengurusan jika sakit mendapatkan perhatian terkait MUI atau pemerintah daerah. Sehingga tidak yang terabaikan begitu saja. (ang/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya