Bencana Alam Akibat Pembangunan Eksploitatif

Oleh : Mariana, S.Pd
Guru MI Al Mujahidin II Banjarmasin

Di awal tahun 2021 negeri ini mendapatkan bencana yang luar biasa, diberbgai penjuru di Indonesia, banyak korban dari bencana tersebut dan masyarakat bahu membahu untuk membantu korban yang sedang terkena musibah.

Salah satu faktor yang menyebabkan banjir adalah kerusakan alam yang menimpa sebagian daerah di Indonesia dan orientasi pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam mengakibatkan eksploitasi terjadi di mana-mana.

Di situlah seringkali bencana alam muncul yang berupa banjir, tanah longsor makanya penting bagi kita merenung, mengevaluasi terkait orientasi pembangunan yang ramah lingkungan, bukan orientasi pembangunan yang merusak lingkungan dan menimbulkan bahaya buat masyarakat.

Wakil Ketua Umum DPP PKB menilai persoalan bencana banjir ini sering kali terjadi dan terus berulang, namun tidak ada perbaikan atau evaluasi kebijakan. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah dan seluruh elemen masyarakat mengevaluasi dan mencari tahu faktor utama bencana yang datang bertubi-tubi itu.

Berdasarkan data dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 10 kabupaten atau kota terdampak banjir Kalimantan Selatan, per Minggu (17/1). Itu baru di Kalimantan Selatan belum lagi di daerah lain dan ada juga mengalami yang sangat parah.

Kabupaten/kota tersebut antara lain Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola. Tak hanya itu, data per 16 Januari sekitar pukul 18.00 WIB mencatat 112.709 jiwa terdampak dan mengungsi, serta 27.111 rumah terendam banjir.

Sementara akibat gempa di Sulbar, berdasarkan data per (17/1) pukul 20.00 WIB, Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa M6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1), pukul 01.28 WIB atau 02.28 waktu setempat di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 81 orang, dengan rincian 70 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene.

Mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini melanda dunia bukan hanya persoalanteknis, ekonomis, hukum dan sosial budaya semata, diperlukan juga upaya penyelesaian dari perspektif agama.

Mengingat usaha yang selama ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM), untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang sudah sedemikian parahnya belum membuahkan hasil yang maksimal. Maka perlu melibatkan lembaga-lembaga keagamaan untuk ikut serta mengantisifasi kerusakan tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah.

Berdasarkan laporan tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah.

Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Sebelumnya BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021. Tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit.

Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut, dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu, disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan, sisanya berasal Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan sekitarnya.

Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektar. Untuk jumlah perusahaan sawit, pada Pekan Rawa Nasional I bertema Rawa Lumbung Pangan Menghadapi Perubahan Iklim 2011, tercatat 19 perusahaan akan menggarap perkebunan sawit di lahan rawa Kalsel dengan luasan lahan mencapai 201.813 hektar.

Berita Lainnya

Meniti Perpanjangan PPKM

1 dari 295

Mongabay melaporkan, delapan perusahaan sawit di Kabupaten Tapin mengembangkan lahan seluas 83.126 hektar, empat perusahaan di Kabupaten Barito Kuala mengembangkan sawit di lahan rawa seluas 37.733 hektar, tiga perusahaan sawit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luasan 44.271 hektar, dua perusahaan di Kabupaten Banjar dengan lahan sawit seluas 20.684 hektar, kemudian di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada satu perusahaan dengan luas 10.000 hektar dan di Kabupaten Tanah Laut mencapai 5.999 hektar.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat terdapat 4.290 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau sekitar 49,2 persen dari seluruh Indonesia. Jefri pun menjelaskan mengenai jumlah perluasan lahan pertambangan. Sedangkan untuk tambang, bukaan lahan meningkat sebesar 13 persen hanya 2 tahun. Luas bukaan tambang pada 2013 ialah 54.238 hektar,

Tidak hanya di Kalsel, wilayah Kalimanatan lain juga digerus oleh area pertambangan. Pada 27 September 2020, Walhi Kalsel bersama Jatam, Jatam Kaltim, dan Trend Asia, membentuk koalisi #BersihkanIndonesia. Mereka mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka dokumen kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Agama dan spiritualitas dinyatakan sebagai dua elemen penting dalam eco-healing, terutama dalam membangun kesadaran berlingkungan. Menurut Lester R. Brown, agama memiliki peran penting dalam menanggulangi isu kerusakan. Oleh karena itu harus ada sinergi yang kuat antara agama, pelaku industri, dan akademisi dalam membuat peraturan tentang etika lingkungan.

Dalam ajaran Islam, memelihara lingkungan merupakan salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap santun dan bersahabat dengan alam. Alam harus dipahami sebagai ciptaan dan nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka ketaatan dan rasa cinta kepada Pencipta.

Menjaga alam adalah dengan cara, tidak merusak alam dengan semena-mena, termasuk eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutannya. Melakukan pengrusakan terhadap alam sama artinya dengan menjalin permusuhan denganNya. Allah melarang manusia untuk tolong-menolong dalam permusuhan dan kejahatan.

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan akibat ekploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia telah menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Bencana ini tidak hanya merusak ekosistem, namun lebih lagi telah mengancam kemaslahatan hidup makhluk hidup, termasuk di dalamnya yaitu manusia.

Carut-marut tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Kalimantan Selatan telah berkontribusi besar pada rusaknya daya tampung dan daya dukung lingkungan, termasuk tutupan lahan dan daerah aliran sungai.

Atas kondisi yang parah—termasuk cuaca yang kurang kondusif, tak heran jika banjir kali ini sudah bisa diprediksi BMKG.Pembangunan kapitalistik yang menonjol dalam pengelolaan lingkungan di sejumlah daerah di Kalsel ini telah berdampak pada deforestasi dan alih fungsi lahan.

Padahal, begitu banyak penelitian dan diskusi ilmiah tentang aspek hidrologi, kehutanan, dan pentingnya konservasi dan tata ruang wilayah yang secara jelas menunjukkan bahwa pembangunan mutlak harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, dan lahan serta keseimbangan alam dan lingkungan.

Jika tidak, meniscayakan terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor mematikan. Sayangnya, penguasa yang telah didikte para korporasi telah mengorbankan prinsip tata kelola lingkungan termasuk menyia-nyiakan hasil kajian ilmiah dan diskusi para intelektual untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.

Selayaknya dalam pengelolaan lingkungan negara mencegah tata kelola lingkungan yang lahir dari kerakusan dan sifat konsumerisme manusia. Hutan harus didudukkan sebagai harta milik umum. Sebab, faktanya hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang.

Sehingga, negara tidak dibenarkan memberikan hak pemanfaatan istimewa berupa hak konsesi dan lainnya kepada individu ataupun perusahaan, baik untuk pembukaan tambang, perkebunan sawit, dan lain sebagainya yang mengancam kelestarian lingkungan.

Dalam Islam sendiri, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang pengelolaan harta milik umum oleh individu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api”. (HR Abu Dawud).

Maka jelas, negara adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab langsung lagi sepenuhnya dalam pengelolaan hutan, menjauhkannya dari aspek eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Harus disadari pula, pengelolaan lingkungan yang kapitalistik dan liberal adalah masalah utama bencana lingkungan di Kalsel, juga negeri ini pada umumnya.

Inilah bukti dari kegagalan di sistem kapitalisme yang sangat mengerikan dan membuat rakyat makin sengsara, tidak ada penghidupan yang layak kalau sistem ini masih diterapkan, saatnya kembali kepada Islam secara kaffah, tidak ada sistem, selain sistem Islam yang bisa menghantarkan umat kepada kesejahteraan. Waalahu a’lam bishowab

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya