Pemda Diminta Teliti Sebelum Membuat MOU

Martapura, KP – Sering sekali di masyarakat mendengar istilah MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sebenarnya apa beda antara MoU dan PKS, dan bagaimana kekuatan hukum mengikatnya?

Guna memberikan pemahaman tentang hal tersebut, digelar Sosialisasi Prosedur Kerjasama Daerah dan Format Tata Naskah Dinas, Untuk Kerjasama Daerah (MoU, PKS dan NPHD).

Kegiatan ini dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Masruri, diikuti perwakilan dari bagian ketatausahaan SKPD.

Masruri memberikan pemahaman kepada peserta agar nantinya dapat mengetahui apa perbedaan MoU dan Perjanjian Kerjasama, karena masih banyak masyarakat dan ASN yang tidak mengetahuinya.

”Dalam melaksanakan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pemda dan pihak swasta, agar lebih diteliti lagi, karena biasanya orientasi dari swasta adalah meraih keuntungan,” pesannya.

Berita Lainnya
1 dari 609

Dijelaskannya, MoU (memorandum of understanding) menurut pengertian beberapa ahli hukum adalah Perjanjian Pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, MOU berisikan hal-hal pokok saja.

”MoU juga dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari MoU harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga mempunyai kekuatan mengikat,” tandasnya.

Umumnya, jangka waktu yang ditetapkan dalam MoU ini sifatnya sementara, karena memang merupakan bagian dari proses sebelum terjadinya suatu kontrak.

”Adapun Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah perjanjian kedua belah pihak yang mengatur hak dan kewajiban keduanya, memuat pasal pasal dan konsekuensi yang didapat apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi PKS,” jelasnya.

Kegiatan ini juga mensosialisasikan NHPD atau Naskah Hibah Pemerintah Daerah, hal ini dimaksudkan agar pemda tidak mengalami kesulitan dan kesalahan dikemudian hari.

NPHD sendiri adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN antara Pemerintah, Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah, atau naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah. (Wan/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya