Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Upaya Global Memperpanjang Usia Kapitalisme

Oleh : Mariana, S.Pd
Guru MI Al Mujahidin II Banjarmasin

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan tak berujung dengan penyelesaian yang signifikan, berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dalam dua tahun terakhir, dunia telah mengalami pelemahan ekonomi yang berujung ancaman resesi. Diantaranya tampak dari melonjaknya angka kemiskinan, dengan PHK besar-besaran dan menurunnya tingkat pendapatan.

Kondisi ini jelas makin parah saat dunia dilanda wabah corona. Ekonomi benar-benar amblas. Tsunami PHK terjadi dimana-mana. Bahkan beberapa negara mengumumkan dirinya kolaps. Termasuk Amerika sang adidaya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 ini saja sudah melorot hingga minus 5,32 persen. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut di kuartal III hingga Indonesia dipastikan ikut jatuh ke lubang yang sama.

Beberapa bulan sebelumnya Menko bidang perekonomian memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan minus 0,49. Bahkan Presiden Jokowi sempat mengatakan, masyarakat jangan kufur nikmat karena di saat negara lain kolaps, ekonomi kita masih aman-aman saja alias selamat.

Tapi faktanya, di level akar rumput, situasinya benar-benar terasa berat. Lantaran wabah corona, ruang gerak usaha kian menyempit. Sementara negara nyatanya emoh memberi jaminan apa-apa. Kalaupun ada program-program bantuan, semua nyaris unfaedah dan tampak hanya sekadar pencitraan saja.

Sejak sebelum pandemi, kondisi ekonomi negara memang sudah tak baik-baik saja. Selain pertumbuhan ekonomi yang stagnan, utang luar negeri Indonesia pun tampak tak bisa dikendalikan. Tercatat hingga september 2019 lalu, utang sudah naik menjadi Rp5.569 triliun. Sementara per juni 2020 ini sudah tembus angka Rp6.026,85 Triliun.

Angka kemiskinan pun demikian. Akibat pandemi, per Maret 2020 jumlah orang miskin sudah mencapai 26,42 juta orang. Padahal per September 2019 lalu angkanya “masih” 24,79 juta orang. Dan parahnya, ADB melaporkan, 90 persen di antaranya mengalami kelaparan kronis.

Itupun dengan catatan, standar yang digunakan untuk menghitung angka kemiskinan adalah angka penghasilan sangat minimal. Yakni sekitar Rp440 ribu per kapita per bulan. Bisa dibayangkan, sezalim apa.

Catatan lainnya, angka-angka itu pun hanyalah angka yang terdata dalam sensus negara. Jadi, tak menggambarkan realitas sesungguhnya. Masalahnya, pemerintah sendiri, alih-alih fokus mencari solusi, malah sibuk menebar mimpi. Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2021 yang disampaikan presiden Jokowi baru-baru ini misalnya, pemerintah malah berani menetapkan asumsi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan ada di level 4,5 – 5,5 persen.

Pemerintah tampaknya yakin betul, empat opsi kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dicanangkan di masa pandemi -hingga dibentuk Satgasnya- ini benar-benar bisa menggerakkan roda ekonomi yang tengah stagnan. Bahkan bisa menjadi lompatan besar.

Empat opsi kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 23 tahun 2020, berupa : (1) Suntikan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN terdampak, UMKM dan koperasi; (2) Penempatan dana untuk mendukung likuditas perbankan; (3) Investasi pemerintah, serta (4) Program penjaminan bagi pelaku usaha atas kredit modal kerja yang diberikan perbankan. Adapun dana yang disiapkan, tak tanggung-tanggung. Yakni sebesar Rp695 triliun.

Yang menarik, dalam proyek PEN ini, kaum perempuan lagi-lagi dijadikan andalan utama. Khususnya menyangkut proyek-proyek UMKM yang jumlahnya meliputi 99,3 persen dari 64 juta pelaku usaha dan 60 persen di antaranya ternyata merupakan kaum perempuan.

Berita Lainnya

Meniti Perpanjangan PPKM

1 dari 295

Fakta inilah yang dijadikan alasan pemerintah untuk lebih intens melibatkan kaum perempuan dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena, khususnya di masa pandemi ini, perempuan dipandang masuk dalam kelompok rentan, baik sebagai tenaga kerja, pelaku usaha, maupun sebagai seorang perempuan yang penghasilannya bergantung pada kepala keluarga.

UMKM sendiri, memang menjadi sektor unggulan dalam menyelesaikan sebagian problem ketenagakerjaan. Selain permodalan relatif kecil, juga bisa mencerap sekitar 95 persen angkatan kerja, termasuk tenaga kerja perempuan.

Dengan begitu, melalui UMKM, kaum perempuan berkesempatan untuk berkontribusi pada ekonomi keluarga hingga diharapkan bisa segera keluar dari lingkaran kemiskinan. Adanya pelibatan perempuan dalam pengentasan kemiskinan memang bukan hal baru. Terutama sejak dideklarasikannya Millennium Development Goals (MDGs) oleh 189 negara anggota PBB pada tahun 2000, dilanjut dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disahkan pada 2015 di markas besar PBB.

MDGs dan SDGs sendiri merupakan rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia dengan fokus untuk mengakhiri berbagai masalah di dunia seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

Dalam hal ini, baik MDGs maupun SDGs, secara gamblang telah mengaitkan antara isu kemiskinan dengan kaum perempuan. Akan tetapi perempuan bukan hanya dipandang sebagai objek yang harus dientaskan (kemiskinannya), tapi juga sebagai subjek pengentasan kemiskinan.

Karenanya dalam rencana aksi ini, kaum perempuan terus didorong terlibat total dalam menyelesaikan problem kemiskinan global, dengan cara aktif dalam kegiatan ekonomi atau produksi. Inilah yang masif dipropagandakan sebagai pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP).

Dengan PEP ini diharapkan akan ada separuh masyarakat yang terangkat dari kemiskinan. Bahkan keterlibatan mereka dalam PEP ini disebut-sebut akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara. Sekaligus menghapus problem kemiskinan dunia secara perlahan.

Istilah PEP memang makin kencang disuarakan sejalan dengan makin rapuhnya fundamental ekonomi kapitalisme. Kerapuhan ini tampak dari fenomena kian akutnya problem kemiskinan di berbagai belahan dunia. Tak terkecuali di Indonesia.

Keserakahan yang menjadi tabiat ekonomi Kapitalisme adalah jawaban mendasar atas masalah ekonomi yang dihadapi kaum perempuan saat ini. Sayangnya, problem ekonomi yang diproduksi Kapitalisme justru diserahkan penyelesaiannya kepada perempuan.

Perempuan dijadikan tumbal atas masalah ekonomi yang ditimbulkan kapitalisme. Carut-marut ekonomi keluarga akibat ekonomi yang pro korporasi telah menjadikan kaum perempuan harus turut berjuang menanggung ekonomi keluarga.

Tak cukup dijadikan tumbal, kaum perempuan kemudian diliberalkan melalui isu keadilan dan kesetaraan gender. Ide KKG ini juga telah menjelma menjadi senjata untuk mengutak-atik hukum Islam yang berkaitan dengan relasi suami dan istri.

Jadi tak salah jika dikatakan bahwa kolonialisme telah memanfaatkan isu feminisme untuk memperpanjang penjajahan mereka di negeri-negeri kaum muslim. Semua wacana dan inisiatif dalam bentuk regulasi yang katanya pro perempuan, tidak ada relevansinya dengan jaminan kebahagiaan ataupun dampak positif lainnya dalam kehidupan perempuan.

Faktanya, regulasi yang dibuat seperti Desa Ramah Perempuan hanyalah alat untuk melanggengkan penjajahan, seraya mengontrol jalannya sistem politik dan ekonomi negeri-negeri muslim secara utuh, agar senantiasa tunduk dalam arahan kapitalisme global.

Inilah bukti kegagalan dari sistem kapitalisme yang masih diaambil dan diterapkan dalam kehidupan, secara kasat mata saja menyejahterakan rakyat dibalik itu semua hanya isapan jempol belaka, kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin itu lah dinegeri yang carut marut.

Hanya kembali pada islam kaffah lah problematika umat ini akan selesai dan tidak ada lagi rakyat yang dirundung kesusahan dan kemelaratan dalam menghadapi kehidupan ini, karena Negara yang akan mengayomi dan melindungi rakyat sehingga rakyat sejahtera. Wallahu ‘alam bishowab

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya