Pemkab HSS Akan Percepat Sertifikasi Ribuan Aset Tanah BMD

Kandangan, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan rapat sertifikasi barang milik daerah (BMD), Kamis (18/2/2021) di Aula Ramu kantor Sekretariat Daerah setempat.

Rapat itu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS Muhammad Noor, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) HSS Nanang FMN dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten HSS Tri Harnanto.

Sekda Kabupaten HSS Muhammad Noor mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan pada akhir tahun 2021 semua aset tanah milik pemerintah harus sudah memiliki sertifikat.

Muhammad Noor menyebutkan, ada 1.018 aset tanah Pemkab HSS yang belum bersertifikat. Ia memaparkan aset tanah yang belum bersertifikat itu meliputi tanah kosong, tanah ada bangunan, tanah bawah jalan (jalan kabupaten, jalan lingkungan) dan tanah irigasi.

Berita Lainnya
1 dari 528

“Karena sebagian besar aset tersebut merupakan tanggung jawab OPD, maka harus disiapkan rencana aksi dan dokumen serta persyaratan untuk segera disiapkan agar bisa didaftarkan ke BPN,” terangnya.

Sehingga Pemkab HSS akan melakukan percepatan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah BMD tersebut.

Muhammad Noor berharap, sertifikasi aset BMD itu mendapat dukungan kerjasma pihak BPN dalam aksi di lapangan.

Pada kesempatan itu, Kepala BPN Kabupaten HSS Tri Harnanto menyatakan siap membantu Pemkab HSS, untuk melakukan sertifikasi aset BMD sesuai target dari KPK selesai di akhir 2021.

Rapat tersebut dilaksanakan, dalam menindaklanjuti rapat kordinasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK Republik Indonesia. Di mana menjadi salah satu kendala dalam aksi pencegahan kurupsi terintegrasi, adalah masih adanya tanah BMD yang belum bersertifikat. (tor/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya