Pemkab Tanbu Ikuti Rakor PPKM Berbasis Mikro

Batulicin, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ikuti rapat koordinasi tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, yang digelar pemerintah Provisi kalimantan Selatan  Senin 22/3.2021 tadi.

Rapat yang,dilaksanakan secara  virtual, dilaksanakan di ruang digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu jalan Dharma Praja Gunung Tinggi.

Hadir diacara ini,.Pj Sekretaris Daerah Kab Tanbu H. Ambo Sakka, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kadis Kominfo, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Dinas Kesehatan, serta Pol PP dan Damkar. Menurut Pj Gubernur Kalimantan Selatan dan sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas Covid -19 Provinsi Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, mengatakan, perpanjangan ini berdasarkan instruksi dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam Inmendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penangan Corona Virus Disease 2019 tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019, pada Diktum Kesatu Huruf (j) Inmendagri 06/2021,

Berita Lainnya
1 dari 453

Kalimantan Selatan masuk kedalam perluasan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Disebutkanya, Gubernur dapat menetapkan dan menambahkan prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing Kabupaten/Kota sesuai kondisi wilayah dan cakupan pemberlakuan Pembatasan.

Adapun jenis-jenis Pembatasan Masyarakat, diantaranya: – Pembatasan Tempat Kerja, skema 50 peren Work From Home (WFH) dan 50 persen Work From Office (WFO). – Sektor Esensial- Kebutuhan Pokok, tetap beroperasi dengan protokol Kesehatan.  – Pembatasan Pusat Perbelanjaan, sampai pukul 21.00.  – Fasilitas Umum, buka dengan kapasitas 50 persen. – Tempat Ibadah, penbatasan kapasitas 50% dengan penerapan protokol kesehatan ketat. – Pembatasan Tempat Makan/Minum, Skema 50 persen dan layanan pesan antar sesuai dengan jam operasional.  – Kegiatan Konstruksi, beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.   -Transportasi Umum, pengaturan kapasitas dan jam operasional.

– Kegiatan Fasilitas Umum dan Kegiatan Sosial, dibuka kapasitas maksimum 25% dengan penerapan protokol kesehatan.  Dalam Inmendagri 6/2021 ditambahkan ketentuan,

– Kegiatan belajar mengajar secara daring dan luring, untuk Perguruan Tinggi/Akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan Perda/Per kada.

– Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dibuka maksimal 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat. (rel/han)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya