Tanpa Islam, Hijab Dihujat Di Berbagai Penjuru Dunia

Oleh : Mariana, S.Pd
Guru MI. Al Mujahidin II Banjarmasin

Saat ini para muslimah harus menempuh jalan panjang dalm memperjuangkan penggunaaan kerudung. Larangan kerudung tersebut menjadadi polemik dikalangan muslimah. Padahal kerudung merupakan pakaian muslimah dan merupakan kewajiban.

Islam hadir menghilangkan berbagai nestapa umat, menjadikan perempuan mulia dan terhormat. Islam ialah perisai umat dari segala bentuk kezaliman, menerangi dunia dengan cahaya Islam. Siapa yang tak merindukan kehadirannya? Selalu dinanti, hingga sebagian besar umat turut memperjuangkan hadirnya kembali. Namun kini, ketiadaannya menjadi masalah terbesar bagi umat, identitas muslimah tercabut tak tersisa. Pakaian muslimah yang merupakan identitas muslimah pun ikut dihujat.

Tak tanggung-tanggung, hujatan itu datang dari berbagai penjuru dunia. Padahal, pakaian muslimah bukan sekadar produk manusia, melainkan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, Sang Pengatur dan Pencipta. Para muslimah di Turki harus menempuh jalan panjang dalam memperjuangkan penggunaan kerudung. Di sana, larangan berkerudung mulai diterapkan pada 1980-an dan menjadi lebih ketat setelah 1997.

Larangan tersebut menjadi isu penting dalam debat publik dan politik sepanjang 1990-an dan 2000-an. Secara bertahap, larangan pun dicabut untuk mahasiswa setelah 2010, sementara larangan untuk pegawai negeri dicabut pada 2013. Jutaan muslimah kemudian mengalami dilema di antara berbagai pilihan sulit antara pakaian muslimah, keyakinan, pendidikan, atau profesi mereka.

Semestinya, berpakaian muslimah menjadi hal yang dilindungi negara agar pemakainya merasa aman dan tenteram. Ironisnya, justru terhalang berbagai aturan negara yang melarang penggunaannya. Belanda contohnya, melarang pemakaian cadar di sekolah-sekolah publik serta transportasi umum. Di Rusia, cadar dan kerudung juga dilarang di tempat umum dan di gedung-gedung publik.

Di Jerman, pada 2011 silam, setengah dari 16 negara bagiannya melarang guru mengenakan kerudung. Italia, terdapat larangan menutup wajah menggunakan burqa, niqab, atau pakaian yang menutupi wajah di tempat umum. Hal yang serupa terjadi di Tunisia dengan alasan mencegah ekstremisme. Ikut juga Belgia, Prancis, Suriah, Australia, dan Spanyol melarang penggunaan pakaian muslimah di sana.

Pakaian muslimah terus dianggap sebagai simbol ekstremis yang menjadi musuh bersama para penguasa muslim antek Barat. Barat dan kaki tangannya di setiap negeri, berharap umat Islam menjauhi tuntunan syariat.

Ketika syariat mewajibkan kerudung, mereka berupaya memonsterisasi dengan melabelinya sebagai ciri-ciri ekstremis, radikal, dan teroris. Maka tak heran, para penguasa muslim pro Barat mendukung pencegahan ekstremisme lewat larangan berpakaian muslimah.

Belum lagi budaya Barat yang terus menggerus keyakinan setiap muslimah agar menanggalkan kerudungnya dan menghiasi diri tanpa pakaian yang sempurna menutupi tubuhnya, dengan alasan modernisasi, demokratisasi, atau tuntutan profesi.

Ketiadaan sistem pemerintahan Islam bukan hanya menghilangkan martabat dan kemuliaan umat Islam, tetapi secara khusus juga menghilangkan identitas muslimah. Kini semua terbalik, perempuan muslim yang melepas pakaian muslimah dipandang harus dilindungi hak asasinya. Berpakaian muslimah disebut merupakan pilihan tiap individu.

Sementara, jika suatu lembaga atau institusi mewajibkan penggunaan pakaian muslimah, dianggap melanggar hak asasi manusia, harus segera ditindak karena tidak boleh memaksakan ajaran agama lain pada seseorang. Siapa pun yang memaksakan menggunakan pakaian muslimah dianggap intoleran. Sementara yang melepaskan harus didukung karena itu sebuah pilihan.

Berita Lainnya
1 dari 292

Beginilah kondisi muslimah tanpa Khilafah, kehormatan dan kemuliaan perempuan tak terjaga. Pakaian muslimah juga terus menjadi masalah yang terus dicari-cari salahnya. Pakaian muslimah dianggap tidak sesuai dengan budaya daerah (Indonesia), dianggap budaya Arab, dan dituduh menyulitkan kaum hawa untuk bebas beraktivitas dan bekerja.

Pakaian muslimah juga dianggap sebagai pakaian yang mendiskriminasi perempuan. Mereka menuding berpakaian muslimah berarti terkungkung dengan segala aturan yang berdampak pada minimnya ruang gerak perempuan.

Bukan hanya dihujat, penggunanya pun diberi sanksi oleh berbagai negara yang menerapkan aturan larangan pakaian muslimah. Berupa paksaan untuk melepaskan, mendapatkan sanksi kurungan penjara, dan lain sebagainya.

Tindakan ini bebas dilakukan penguasa sekuler dan penguasa muslim pro Barat karena pelindung umat Islam yaitu Negara Islam telah lama tiada.Tidak hanya syariat tentang kerudung dan jilbab, banyak syariat lainnya terkait perempuan yang tidak bisa diterapkan sempurna tanpa Islam. Mengenai pernikahan, perceraian, nafkah, pengasuhan anak, dan lain sebagainya.

Banyak bukti menunjukkan, dalam sistem demokrasi, perempuan justru dijauhkan dari berbagai syariat Islam. Melalui kampanye ide kesetaraan gender, mereka membuat takut kaum perempuan, mengajak perempuan menuntut hak yang sama atas laki-laki, pembagian warisan yang sama, atau bisa bekerja di ranah publik tanpa membedakan jenis pekerjaannya.

Apalagi tuntutan aneh yang disuarakan kaum feminis, yaitu kaum perempuan berhak mengontrol reproduksinya dan bebas berbusana (melepas pakaian muslimah). Menyerahkan urusan perempuan pada sistem demokrasi berarti membiarkan perempuan terus menjauh dari syariat-Nya. Alih-alih solusi yang didapat, malah kehancuran bagi perempuan, kehormatan dan kemuliaannya jadi tidak terjaga.

Pakaian muslimah saja berani dihujat, maka tak tertutup kemungkinan kaum perempuan juga dihinakan dengan berbagai kebijakan sistem demokrasi. Oleh karena itu, kembalinya Khilafah adalah satu-satunya jalan bagi perempuan agar sesuai dengan fitrah. Tidak akan ada satu pun yang berani menghujat pakaian muslimah bahkan memaksa seorang muslimah untuk melepaskannya. Khalifah akan berupaya menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan meski harus menurunkan ratusan pasukannya.

Dalam ar-Rahiq al-Makhtum, Syekh Shafiyurrahman Mubarakfury menceritakan ada seorang perempuan Arab yang datang ke pasarnya orang Yahudi Bani Qainuqa. Perempuan tersebut duduk di dekat pengrajin perhiasan. Pengrajin tersebut mengikat ujung jilbabnya dan ketika perempuan itu bangkit, auratnya seketika tersingkap.

Muslimah itu lalu berteriak dan seorang lelaki muslim berada di dekatnya melompat ke pengrajin perhiasan dan membunuhnya. Orang-orang Yahudi kemudian membalas dengan mengikat lelaki muslim tersebut dan membunuhnya. Kabar itu sampai pada Rasulullah SAW, lalu beliau bersama pasukan muslim berangkat menuju tempat Bani Qainuqa dan mengepung mereka dengan ketat. Rasul pun memerintahkan Bani Qainuqa untuk pergi sejauh-jauhnya dan tak boleh lagi tinggal di Madinah.

Inilah sikap seorang kepala negara dalam Islam yang begitu tegas menyikapi kejahatan melecehkan seorang muslimah dan membunuh nyawa seorang muslim tak berdosa. Begitu besar penjagaan dan perhatian Islam atas kehormatan dan kemuliaan perempuan. Jika Khilafah tegak, tidak akan ada satu negara pun yang berani menghujat muslimah.

Tidak akan ada satu pun musuh Islam yang berani membuat makar dengan melabeli pakaian muslimah sebagai ciri-ciri ekstremis. Penguasa negara sekuler dan penguasa muslim pro Barat akan gemetar ketakutan jika mendengar Islam telah memimpin pasukan untuk memerangi mereka.

Saatnya kembali ke sistem yang lebih baik, yakni sistem yang menyejahterakan masyarakat dan harus kita terapkan dalam kehidupan secara kaffah, karena kita sudah tau fakta ketika Islam memegang kekuasaan tidak ada kata masyarakat hidup melarat atau sengsara. Waalahu ‘alam bishowab

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya