Antisipasi Kemacetan Jelang Lebaran

Banjarmasin, KP – Guna mengantisipasi dan meminimalisir kemacetan arus lalu lintas , Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin diingatkan agar bertindak tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No : 13 tahun 2013 tentang Bongkar Muat Barang, Penempatan dan Penggunaan Angkutan Kendaraan Jasa Ekspedisi.

“Terlebih lagi menjelang hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini dimana aktivitas masyarakat semakin meningkat yang berdampak banyak ruas jalan mengalami kemacetan,” kata anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin Eddy Junaidi SE.

Kepada KP Kamis (29/4) ia mengemukakan, salah satu penyebab kemacetan arus lalu lintas adalah salah satunya disebabkan karena adanya aktivitas bongkar muat barang yang menggunakan bahu jalan.

Menurutnya subjek terkait penegakan Perda No : 13 tahun 2013, adalah seluruh perusahan jasa ekspedisi yang beroperasi dan menjalan usahanya agar memiliki lahan khusus atau tempat penyimpanan barang (gudang), sehingga tidak ada lagi aktifitas bongkar muat barang menggunakan bahu jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

“Dengan adanya ketentuan itu melakukan aktivitas bongkar muat barang menggunakan jalan umum pelanggaran terhadap Perda Nomor : 13 tahun 2013,” kata Eddy Junaidi.

Disebutkan latar belakang lahirnya Perda ini adalah agar seluruh angkutan jasa ekspedisi di Kota Banjarmasin terlaksana dengan tertib dan tidak sampai mengganggu kepentingan publik seperti terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Berita Lainnya
1 dari 2.744

Adapun dimaksudkan Bongkar Muat Barang menurut Eddy Junaidi, hanya dikhususkan yang berada di luar kawasan pelabuhan. Subjek pengaturan dalam Perda ini yaitu para pelaku usaha jasa ekspedisi angkutan barang yang menyelenggarakan kegiatannya dan atau melintas di jalan dalam wilayah kota Banjarmasin.

Sedangkan sebagai objek adalah bongkar muat barang, penempatan kendaraan atau alat angkutan dan penggunaan kendaraan angkutan. ” Terkecuali yang berada dalam wilayah kepelabuhanan atau dermaga sungai,” kata kembali menegaskan.

Dikemukakan, jenis kendaraan angkutan usaha jasa ekspedisi yang bergerak masuk dalam wilayah kota Banjarmasin hanya diperkenankan jenis angkutan tertentu seperti mobil station, pick up atau minibus.

Sementara kendaraan angkutan muatan besar truk bak besar, tronton, trailer kontainer, truk semen (ready mix) milik usaha jasa ekspedisi atau perorangan atau badan usaha hanya diperkenankan masuk/melintas pada jam sudah ditentukan sesuai Peraturan Walikota.

Ia menjelaskan, khusus jenis kendaraan angkutan besar dengan tujuan ke luar daerah dari Bandar Pelabuhan Bandarmasih tidak boleh melintas dalam kota, namun wajib melintas di Jalan Lingkar Selatan Basirih.

Menurutnya, setiap pemegang izin usaha jasa ekspedisi angkutan barang yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan bongkar muat barang, penempatan dan penggunaan kendaraan angkutan akan dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.

“Terkait penegakan Perda ini tentunya diharapkan instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan melakukan penertiban dan menindak tegas yang melanggar aturan tersebut,” kata anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya