Amuntai, KP – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) akan optimalisasikan pemungutan pajak agar dapat tercapai secara maksimal yang dituangkan dalam penandatangan kerjasama.
Penantangan kerjasama Optimalisasi Pemungutan pajak tersebut, tidak hanya oleh Pemkab HSU bersama dengan sebanyak 83 pemerintah kabupaten/kota se Indonesia.
Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara daring (dalam jaringan) di Mess Negara Dipa Amuntai belum lama tadi.
Penandatangan kerjasama oleh Bupati HSU H Abdul Wahid HK didampingi Sekretrais Daerah HSU H M Taufik, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Hj Galuh Bungsu Sumarni termasuk sejumlah pejabat Kantor wilayah DJP daerah masing-masing.
Bupati pada kesempatan usai kegiatan mengungkapkan bahwa berharap dengan perjanjian kerja sama ini pemerintah pusat dan daerah merupakan sinergi sehingga pengelolaan pajak bisa dilakukan secara maksimal
Tak hanya itu, lewat kegiatan ini nantinya dapat dilakukan ‘Sharing’ data antara pemda dengan pemerintah pusat, maupun Sharing antar pemda dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, lanjutnya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti berharap pemda dapat memanfaatkan kerjasama ini.
Terdapat sekitar 400 kantor pajak di seluruh Indonesia dimana kerjasama dengan Pemda sangat dibutuhkan. Ada tujuh kabupaten/kota yang menjadi proyek percontohan dalam kerja sama ini, dan kemudian terus bertambah menjadi 78 kabupaten/kota dan sekarang sudah hampir mencakup seluruh pemda. (nov/K-6)
