Ajudan Bupati Terima Aliran Dana PD Baramarta untuk Kawin

Sumbangan biaya perkawinan sebanyak Rp15 juta dan biaya operasi istri Rp5 juta

BANJARMASIN, KP – Sidang dugaan korupsi dana PD Baramarta kembali dengan agenda mendengar keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (21/6)

Dalam sidang lanjutan dengan majelis hakim yang dipimpin Sutisna tersebut, tiga saksi dihadirkan Jaksa Penutut Umum (JPU).

Salah seorang saksi Nuryadi Rahman dalam kesaksiannya mengakui, pernah dibantu terdakwa Teguh Aminullah mantan Direktur Utama PD Baramarta. Namun, ia tidak mengetahui uang bantuan yang diterimanya tersebut adalah uang perusahaan.

“Saya mengira itu adalah uang pribadi. Dan mengetahui kalau uang yang diberikan adalah uang perusahaan, setelah adanya pemeriksaan pihak penyidik,” ungkap mantan Ajudan Bupati Banjar Guru Khairul ini.

Lebih jauh ia menjelaskan, secara pribadi menerima bantuan dari terdakwa dengan jumlahnya di kisaran Rp32 juta selama kurun waktu empat tahun dari 2017-2020.

“Sumbangan untuk biaya perkawinan sebanyak Rp15 juta dan biaya operasi istri yang sakit Rp5 juta lainnya seperti pemberiaan THR setiap tahun,” bebernya.

Selain itu ia juga pernah diperintahkan atasannya dalam hal ini Bupati Banjar untuk menyerahkan proposal dari sebuah madrasah di desa Mandi Kapau dan dibantu terdakwa Rp100 juta.

Berita Lainnya

Ketua KONI Tabalong Dituntut Lima Tahun

Jumat Berkah, Polsek Banteng Berbagi

1 dari 1.400

Di sisi lain, ia pernah juga melihat terdakwa mendatangi bupati, tetapi tidak mengetahui yang dibicarakan.

“Saya hanya mengatur jadwal pertemuannya saja hasil pertemuan saya tidak mengetahuinya,’’ sebut Nuryadi

Di samping itu saksi juga mengetahui, adanya pinjaman Sekretariat Pemkab Banjar untuk keperluan dinas jumlah Rp15 juta lebih, tetapi karena ini sifatya pinjaman, maka sudah dikembalikan.

Diketahui, dalam dakwaan JPU yang dikomandoi M Irwan, aliran dana yang dibagikan terdakwa di masa jabatannya antara 2017-2020, kas perusahaan terkuras dengan nilai Rp9,2 miliar, yang merupakan kerugian negara.

Aliran dana tersebut bukan saja digunaan secara pribadi oleh terdakwa, juga akan yang dialirkan di pejabat di lingkungan Pemkab Banjar.

Dalam berkas dakwaan, terdakwa diduga menyalahgunakan dana kas keuangan selama menjabat sebagai Dirut PD Baramarta sejak 2017 hingga 2020. Sehingga daerah mengalami kerugian senilai Rp 9,2 miliar.

Oleh karena itu, JPU mematok tiga pasal dalam dakwaannya, yakni dakwaan primair diduga melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP, dan lebih sibsidair melanggar pasal 8 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KHUP. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya