Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel setuju untuk melepaskan aset Balai Latihan Kerja (BLK) kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
“Kita sengaja melepaskan aset BLK ini agar pengelolaan langsung oleh Kementerian Nakertrans,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar kepada wartawan, usai paripurna dewan, Kamis (22/7/2021), di Banjarmasin.
Menurut Roy Rizali, hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk membangun BLK di setiap provinsi, sehingga keberadaan BLK di Kalsel diserahkan kepada pemerintah pusat.
“Diharapkan akan dibangun gedung baru untuk standarisasi BLK,” tambahnya didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin.
Kemudian, mesin-mesin di BLK yang ketinggalan akan di upgrade untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan di wilayah Kalsel.
“Jadi tenaga lokal diprioritaskan untuk dilatih di BLK tersebut,” tegas Roy Rizali Anwar.
Diharapkan, keberadaan BLK yang dikelola Kementerian Nakertrans ini akan menyiapkan tenaga kerja lokal yang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah Kalsel.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin menyambut baik penyerahan aset BLK ke pemerintah pusat, agar bisa dikelola Kementerian Nakertrans, sehingga mampu menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.
“Ini akan memberikan kesempatan seluas-luasnya masyarakat Kalsel untuk mendapatkan pendidikan di BLK,” kata Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin.
Bang Dhin mengharapkan, tidak hanya gedung BLK namun juga peralatan dan mesin yang ada bisa diperbarui serta mengikuti kebutuhan kerja di wilayah Kalsel.
“Jadi benar-benar menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan di daerah,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Selain itu, juga memberikan kesempatan bagi disabilitas untuk mengikuti pendidikan di BLK, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.
“Kita harapkan ini bisa mengatasi penggangguran dan membuka peluang bagi tenaga kerja,” tambah Bang Dhin. (lyn/K-1)
