Banjarmasin, KP – Setelah melalui pembahasan menyepakati memfinalisasi Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2021.
Finalisasi KUPA/PPAS Perubahan tahun anggaran 2021 ditandatangani Walikota Banjarmasin dan seluruh pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, Senin (16/8/2021) sebesar Rp1,9 triliun.
“Sudah kita sepakati dan tandatangani bersama tadi finalisasi untuk rancangan KUPA/PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2021 totalnya Rp1,9 triliun,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya.
Pimpinan dewan dari F-PAN ini mengingatkan, KUPA/PPAS ini tidak lagi mengalami perubahan dalam merealisasikan seluruh kegiatan atau program yang telah direncanakan.
Terutama tandasnya, program atau kegiatan untuk membiayai belanja pembangunan agar anggaran yang sudah dialokasikan tidak sia- sia dan direalisasikan secara maksimal.
“Jangan sampai banyak Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran) karena anggaran belanja pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sementara Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyampaikan apresiasi atas kinerja dewan hingga dituntaskannya pembahasan KUPA/PPAS Perubahan 2021 ini tepat waktu.
” Meski pembahasan yang berlangsung selama dua pekan sempat berjalan cukup alot, namun akhirnya tercapai kesepakatan,” kata Walikota Ibnu Sina.
Dia menyampaikan, prioritas utama dalam APBD Perubahan 2021 diantaranya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Selain dua masalah itu adalah peningkatan pembangunan. Terutama ujarnya mendesaknya perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat musibah banjir dialami Kota Banjarmasin pada pertengahan awal Januari lalu.
“Program yang akan dilaksanakan itu sesuai arahan Presiden RI Ir H Joko Widodo baru tadi di DPR RI, beliau tetap mengkombinasikan penanganan Covid-19 dengan membangkitkan pemulihan ekonomi, selain program pembangunan,” tandasnya.
Bahkan menjadi catatan APBD murni tahun 2021 Kota Banjarmasin diterapkan sebesar Rp1,7 triliun. Sementara KUPA/ PPAS Perubahan 2021 Rp 1,9 triliun atau bertambah sekitar Rp 200 miliar.(nid/K-3)
