Eksistensi Hukuman Mati Dilihat Dari UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Oleh : Ade Maulana
Mahasiswa Fakultas Hukum ULM, anggota Lembaga Pengkajian, Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) ULM

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana di atur di dalam konstitusi yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Segala tindak laku yang dilakukan di negara Indonesia haruslah berdasarkan hukum. Hukum tidak lepas eratnya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena sejatinya HAM selalu berdampingan hidup dengan Hukum.

Hukum selalu menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sebagaimana di sebutkan di dalam UUD 1945. Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Seyogyanya pemerintah bertanggung jawab besar atas HAM yang ada di negaranya. HAM hadir karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan semena-mena oleh suatu kelompok atau suatu suku untuk memberangus suatu kelompok yang berbeda dengannya.

Perang dunia I dan II juga menjadi cikal bakal adanya HAM untuk menghormati setiap orang berhak untuk hidup, setiap orang berhak diperlakukan adil dimata hukum. Hadirnya HAM pertama kali dengan adanya piagam Madinah. Piagam Madinah lahir sekitar 622 M. Piagam Madinah menjadi cikal bakal HAM modern yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Di eropa piagam Magna Charta sebuah HAM yang hadir di Inggris. Magna charta hadir sekitar tahun 1215 M. Hadirnya Magna Charta karena adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh kerajaan Inggris terhadap masyarakatnya dan juga kesemana-menaan terhadap rakyatnya walaupun kehadiran piagam Magna charta hanya melindungi para bangsawan dan tidak sepenuhnya melindungi hak rakyat Inggris. Konsep HAM modern muncul pada abad pencerahan sekitar abad ke-18 dengan hadir nya pemikir-pemikir seperti John locke yang karya tulisnya mengenai dengan hukum kodrat. Kemudian tahun 1948 PUHAM di proklamasikan oleh 48 negara, dan sekarang hampir seluruh negara menyetujui dengan adanya HAM karena di dalam HAM ada menyangkut kepastian hukum terkhusus sama adilnya di mata hukum. Mengenai hukuman mati yang di berikan kepada seorang yang melakukan tindak pidana berat terkhusus pada pasal 340 KUHP. Pada pembunuhan berencana bisa dikenakan hukuman 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.

Hak Asasi Manusia (HAM) sangat menentang dengan hukuman mati karena bertentangan dengan UU tentang HAM pasal 4 yang mana disebutkan adanya “Hak untuk Hidup”. Kemudian dimata internasional hak untuk hidup merupakan sebuah hukum kebiasaan yang mana di masukkan ke dalam hukum internasional di dalam pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 2 Charter of Fundamental Rights of the European Union, dan Pasal 4 American Convention on Human Rights. Ketiga instrumen hak asasi manusia internasional tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup.

Berita Lainnya

Hati yang Gelisah

Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual

1 dari 332

Tetapi di Indonesia ada memiliki UU Khusus yang melegalkan hukuman mati karena sejatinya seseorang yang melakukan pelanggaran HAM berat, ia tidak menjunjung tinggi nilai-nilai HAM itu sendiri. Sebuah konsep yang mendasar dalam hukuman mati diterapkan di Indonesia. Konsep yang dimaksud ialah memberikan rasa adil terhadap masyarakat Indonesia. adil yang dimaksud dimata hukum seperti missal pembunuhan berencana dengan keji. Sebagai manusia yang mempunyai rasa kemanusiaan dan rasa kepedulian sesama pasti menginginkan rasa keadilan tersebut. saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai pejabat negara yang korupsi di saat masa bencana atau tanggap darurat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati sebenarnya tercantum di awal undang-undang. Di Pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, tercantum di ayat 2 bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Walaupun didalam UU tersebut telah di revisi dari UU Nomor 31 Tahun 1999, kemudian diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Namun substansinya tetap sama “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”.

Tapi pada realitanya hukuman mati terhadap koruptor sangat jarang di jatuhkan. pertimbangan dari hakim dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima di masyarakat. Ketentuan hukuman mati terhadap koruptor sudah semestinya dijatuhkan karena pada dasarnya kejahatan yang menyengsarakan kesehjateraan masyarakat adalah sebuah kejahatan berat yang tidak bisa diterima dengan apapun. Peran penting dari penegak hukum terkhusus Jaksa penuntut umum menjadi garda terdepan dalam menuntut terdakwa. Dakwaan yang diberikan kepada tindak pidana korupsi haruslah setimpal dengan apa yang dia diperbuat. Jaksa penuntut umum sudah semestinya menjadi pengacara masyarakat yang orientasinya berpihak kepada yang benar bukan sebaliknya Pendorongan kepada aparat kejaksaan sangatlah urgensi didalam dunia peradilan, karena suatu tuntutan yang diberikan juga mempengaruhi suatu putusan yang akan diambil hakim. Kejaksaan juga menjadi sebuah penyeimbang dalam putusan hakim (legal balance). Contoh kasus hukum yang menjadi sorotan publik ialah putusan hakim didalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan mentri sosial RI Juliari batubara. Dalam putusan hakim, hakim hanya memvonis terpidana dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Alasan hakim dalam memvonis terpidana dengan hukuman tersebut karena dinilai cukup menderita setelah mendapatkan cacian hingga hinaan dari masyarakat sebelum adanya putusan/vonis hukuman pengadilan”. Maka peran penting dari kejaksaan sangatlah penting dalam menentukan putusan hakim. Ada sebuah adagium yang mengatakan “Culpue poena par esto Let the punishment be equal the crime” yang mempunyai arti jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan.

Hukum dan HAM selalu bersandingan satu sama dengan lainnya, tetapi juga Hukum juga memberikan sebuah keadilan yang pasti dan nyata, bukan berarti dia yang mendapatkan hukuman mati tersebut tidak dihukum mati. Sejatinya merampas hak hidup orang lain dan menyengsarakan orang banyak merupakan suatu perampasan HAM yang nyata. Asas-asas suatu HAM. Asas kemanusiaan menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan martabat sebagai manusia. “Asas legalitas” lebih menjamin HAM karena memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap. Keadilan sebagai asas “equalitas” dalam melaksanakan HAM.

HAM tanpa keadilan akan kehilangan jati dirinya. Asas sosio-kultural merupakan Kehidupan sosio-kultural masyarakat perlu diperhatikan dalam pengembangan HAM. Asas sosio-kultural sangat penting agar HAM yang disebarluaskan dari bangsa lain tidak bertentangan dengan kehidupan budaya bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang hebat adalah bangsa yang menjujung tinggi kemanusian, bangsa yang menjamin suatu kehidupan, bangsa yang memberikan sebuah keadilan (justice). Bagi orang yang tertindas hukum jalan satu-satunya mendapatkan keadilan “Lex semper dabit remedium. The law always give a remedy” hukum selalu memberi obat.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya