Biaya Politik Mahal, Bagaimana Solusi Islam?

Oleh : Fatimah Fitriana, S.Hut
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan, Tinggal di Hulu Sungai Selatan (HSS)

Meski pelaksanaan Pemilu masih sekitar tiga tahun lagi, namun geliat dan animo publik terhadap wacana pencoblosan 2024 beserta anggarannya semakin hangat diperbincangkan. Seperti Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin menyoroti anggaran fantastis Pemilu 2024. Menurut Sultan, biaya pemilu ke depannya pasti akan terus meningkat. Hal tersebut merupakan jebakan dari sistem demokrasi liberal.

“Sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat untuk meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini. Pemilu langsung sudah seperti industri dalam demokrasi kita,” kata Sultan. (Beritasatu.com, 19/09/2021)

Pemilu langsung, menurut Sultan, hanya menjadi ajang adu kuat modal politik yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki. Secara ekonomi, kata Sultan, akan ada banyak uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Senada dengan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Pemilu 2024 nanti adalah Pemilu yang sangat mahal. Sudah di hitung-hitung sebetulnya dari pengajuan yang disampaikan KPU, Bawaslu, apakah itu dari sumber APBN maupun APBD itu tidak kurang sekitar Rp150 triliun, itu belum bicara keamanan dan seterusnya,” kata Doli dalam paparannya dalam webinar bertajuk ‘Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi, dan Prediksi’ yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) secara daring. (Republika.co.id, 2/9/2021).

Sistem demokrasi inilah yang mengakibatkan tingginya biaya politik di Indonesia. Tingginya biaya pemilihan dalam prinsip demokrasi berasal dari kekuasaan ada di tangan rakyat. Kekuasaan rakyat diukur dari cakupan dan besarnya partisipasi dalam sebuah pemilihan. Untuk itu, agar calon pemimpin bisa dipilih, harus ada mekanisme sosialisasi dan membangun loyalitas dengan pemilih.

Sosialisasi dan membangun loyalitas diperlukan biaya yang tidak sedikit. Tingginya biaya politik mengakibatkan banyak calon kepala daerah terpaksa mencari suntikan dana kepada pemilik modal. Akibatnya, sampai dengan saat ini hampir seluruh kepala daerah terpilih tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, menjadi lebih tersandera oleh kepentingan ke sejumlah pemilik modal.

Sehingga akan membawa implikasi semakin tersanderanya calon-calon pemimpin kepada kepentingan pemilik modal. Tidak heran, pasca perhelatan Pilkada, misalnya, sangat jarang dirasakan kemajuan yang dirasakan masyarakat.

Ditambah lagi dengan makin banyak calon, akan lebih banyak persaingan dalam memenangkan suara. Artinya, makin banyak biaya yang digunakan dalam proses kampanye. Faktor lain, adanya konsep pembatasan kekuasaan dengan periodisasi jabatan, akan membuat para calon sulit membangun kepemimpinan di tengah rakyat. Cara termudah untuk mendapat dukungan adalah dengan menawarkan berupa dana bantuan pada masyarakat yang tidak kecil.

Berita Lainnya

UMKM Online Bukan Sekadar Tren

KESENJANGAN TATA RUANG DAN TATA WILAYAH

1 dari 354

Dengan proses tersebut ketika menjadi pejabat akan ada persoalan, biasanya timbul upaya penyalahgunaan wewenang (termasuk korupsi). Semuanya demi untuk mengembalikan dana-dana yang sudah dikeluarkan pemilik modal.

Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 yang besar juga tidak relevan dengan kondisi sekarang, masa pandemi. Harusnya, pemerintah memfokuskan anggaran untuk pembenahan sistem dan manajemen kesehatan dan pendidikan, serta upaya pemulihan ekonomi nasional, sehingga rakyat bisa keluar dari kondisi kemiskinan.

Berbeda halnya dalam Islam, mekanisme pemilihan pemimpin sangatlah mudah dan tanpa biaya. Pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) adalah Khalifah yang lahir dari kekuasaan yang berasal dari umat. Metode mengangkat pemimpin adalah dengan baiat, yakni janji setia pemimpin untuk melaksanakan Kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunah Rasulullah SAW, serta bagi rakyat dituntut ketaatan dalam kondisi senang dan susah, sempit dan lapang.

Melalui baiat inilah, kekuasaan yang berasal dari umat akan dipindahkan ke tangan seorang calon Khalifah. Calon yang akan dibaiat ialah mereka yang telah lolos seleksi calon dan pemilihan. Seleksi calon Khalifah menyaratkan syarat-syarat in’iqad, yakni muslim, laki-laki, balig, orang yang berakal, adil, merdeka, dan mampu. Syarat in’iqad adalah jaminan kualitas, integritas, dan kapasitas kepemimpinan. Siapa pun dan berapa pun calonnya, bukan faktor yang dipersoalkan dalam pencalonan.

Satu-satunya faktor yang menggagalkan proses pencalonan adalah terpenuhi tidaknya syarat-syarat in’iqad. Metode pemilihan dan pengangkatan Khalifah dilangsungkan melalui tiga tahapan, yakni pembatasan calon, proses pemilihan, dan pembaiatan.

Dalam hal ini, ada tiga bentuk teknis pelaksanaan. Pertama, calon Khalifah dibatasi oleh Majelis Umat. Hal ini dilakukan dengan cara menyeleksi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat in’iqad. Kedua, pemilihan dilakukan oleh sebagian umat (wakil-wakil umat), hingga diperoleh seorang calon untuk menempati jabatan kepala negara. Ketiga, pembaiatan terhadap orang yang memperoleh suara terbanyak menjadi Khalifah, untuk menjalankan Kitabullah dan Sunah Rasul.

Semua rangkaian pemilihan dan pengangkatan (baiat) hanya untuk pemilihan pemimpin negara. Adapun pemilihan para pemimpin wilayah (wali) dan amil, maka akan dipilih dan diangkat oleh Khalifah. Masa jabatan pemimpin di dalam Islam tidak dibatasi waktu (periodisasi). Hal ini akan memberi waktu yang panjang bagi seseorang untuk membangun kepemimpinan secara alami di tengah umat, hingga seorang calon pemimpin tidak membutuhkan lagi kampanye untuk memperkenalkan dirinya.

Inilah yang membuat pengangkatan pemimpin dalam Islam praktis, sederhana, dan tidak butuh biaya besar. Dengan demikian, Islam telah memberikan metode pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang mudah dan tidak mahal, serta mengantarkan pada tujuan kepemimpinan, yakni penerapan Islam kaffah dalam kehidupan.

Allah SWT sudah mengingatkan, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al Baqarah : 30).

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya