Ironi Pejabat Memperkaya Diri Kala Rakyat Melarat

Oleh : Nor Aniyah, S.Pd
Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi

Selama hampir dua tahun pandemi melanda negeri ini, ternyata kekayaan pejabat justru meningkat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK mengatakan, laporan kenaikan itu tercatat setelah pihaknya melakukan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020. Dia mengatakan, kenaikan paling banyak terlihat pada harta kekayaan pejabat di instansi kementerian dan DPR yang angkanya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Sedangkan, di tingkat legislatif dan eksekutif daerah, penambahannya masih di bawah Rp1 miliar (cnnindonesia.com, 07/09/2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diterima. Hasilnya, tercatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara memiliki harta yang kian berlimpah. Selain di lembaga legislatif, harta para pejabat di eksekutif dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah naungan Presiden selama pandemi Covid-19 juga bertambah.

Adapun kenaikan harta kekayaan pada sejumlah kategori. Paling terbanyak pada di atas Rp1 miliar yaitu kategori menteri sebesar 58 persen, DPR /MPR 45 persen, gubernur/wakil 30 persen, DPRD Provinsi 23 persen, 18 persen bupati wali kota, dan terkecil DPRD Kota/kabupaten yang hanya 11 persen. Meski dirasa cukup wajar, namun KPK menyebut bakal terus mengawasi harta para pejabat. Terlebih bagi mereka yang mendapat dana hibah tak wajar (merdeka.com, 09/09/2021).

Kekayaan pejabat negara naik drastis saat kemiskinan rakyat makin menghimpit. Pejabat seperti ini ternyata bukan hanya oknum karena fenomena sejenis terjadi pada banyak orang di berbagai level jabatan. Inilah potret pemberlakuan sistem demokrasi yang digadang menjamin keadilan dan melahirkan aparatur serta pejabat yang mewakili rakyat.

Apakah wajar saat rakyat susah payah bertahan hidup di tengah pandemi, para pejabat negeri masih nyaman dan bersenang-senang dengan hartanya yang kian bertambah? Inilah bukti sistem kapitalisme demokrasi membuka lebar pintu bagi pejabat dan segelintir elit untuk memperkaya diri. Sedangkan rakyat makin tertutup akses sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berita Lainnya

UMKM Online Bukan Sekadar Tren

KESENJANGAN TATA RUANG DAN TATA WILAYAH

1 dari 354

Sampai saat ini setelah hampir dua tahun sudah wabah Covid-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, namun masyarakat akan tambah prihatin ketika melihat oknum-oknum pejabat bekerja tidak untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan tuan-tuan kapitalis mereka dan kepentingan sendiri. Fakta menunjukkan justru para elite politik dan penguasa asyik dengan kepentingannya. Dengan tanpa malu dan seakan tak peduli bahwa rakyat sedang berjuang keras untuk hidup di tengah pandemi tanpa dukungan negara yang seharusnya mengayomi mereka.

Ironi, para pejabat bukannya memperjuangkan bagaimana nasib rakyat bisa dientaskan, mereka justru sibuk memperkaya diri sendiri. Padahal, pejabat publik adalah mereka yang digaji dari uang rakyat. Seharusnya dalam kondisi sulit seperti sekarang, peran mereka sangat dinantikan untuk menolong rakyat. Tak ada terdengar misalnya gerakan bersama potong gaji bagi pejabat dan wakil rakyat untuk rakyat dengan gaji besar yang dimiliki, justru mereka sibuk menambah harta. Rasa empati telah mati, seolah wajar dalam prinsip politik dari sistem sekuler kapitalisme demokrasi. Justru pandemi nyata sekali dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka. Padahal, mereka tentu tahu bahwa akibat pandemi ini, rakyat banyak yang menderita, kehilangan mata pencarian, bangkrut, PHK, sakit, ditinggal sanak saudara dan lain sebagainya.

Rasa empati hanya tumbuh di dalam sistem yang berdasarkan Risalah Islahi. Khilafah Islamiyah menjadikan akidah Islam sebagai asas pokok bagi negara dalam mengatur masyarakat. Hukum-hukum yang diterapkan wajib terpancar dari akidah Islam. Penetapan hukum dan perundang-undangan serta kebijakan harus diambil dari dalil-dalil syar’i yang dapat dijadikan hujjah, termasuk dalam aspek politik dan pemerintahan. Tidak ada kaitannya dengan kepentingan sesaat ataupun kesepakatan segelintir orang, apalagi hanya untuk kepentingan atau keinginan pribadi.

Ketika masa Abu Bakar As-Shiddiq ra diangkat sebagai khalifah, awalnya beliau masih pergi ke pasar untuk dagang atau mencari nafkah bagi keluarganya karena dalam sistem Islam khalifah dan pejabat pemerintahan seperti wali atau gubernur bukan pekerja karena akad, bukan ijarah sehingga tidak mendapat gaji. Karena mengurus rakyat perlu waktu dan pikiran serta konsentrasi, maka para sahabat ra sepakat bahwa khalifah dan wali atau gubernur mendapatkan tunjangan dari Baitul Maal untuk memenuhi nafkah bagi diri dan keluarganya secara wajar.

“Alangkah buruknya aku ini sebagai pemimpin jika aku memakan bagian yang baik, lalu aku memberi rakyat makanan sisanya.” (Ibn Sa’d, Ath-Thabaqat al-Kubra, 3/312).

Begitulah kalimat yang pernah terucap dari Amirul Mukminin, Umar bin al-Khaththab ra. Sebagai pemimpin Negara Islam (Khilafah), Khalifah Umar bin al-Khaththab ra adalah sosok pemimpin yang sangat sederhana. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa, bahwa Anas bin Malik ra. pernah berkata, “Aku melihat Umar bin al-Khaththab ra pada masa Kekhilafahannya biasa memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya.”

Keteladanan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra hanyalah satu dari sekian banyak keteladanan para pemimpin Islam sepanjang Kekhilafahan Islam. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Sultan Sulaiman al-Qanuni dan banyak lagi pemimpin Islam lainnya. Alhasil, sistem sekuler kapitalisme demokrasi hanyalah melahirkan pemimpin zalim dan serakah, sementara Islam melahirkan pemimpin yang amanah. Dalam Islam, seorang penguasa atau pejabat haram mengambil harta yang bukan haknya, apalagi memanfaatkan jabatannya untuk hal memperkaya diri. Sebagai contoh, Khalifah dan keluarganya, rela mendermakan harta kekayaannya demi rakyat. Mereka lebih memilih hidup sederhana dibandingkan menanggung hisab yang begitu berat di akhirat.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya