Pernikahan Usia Dini Dikhawatirkan Berdampak ke Masalah Sosial

Banjarmasin, KP – Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin Hari Kartono menyatakan , keprihatinannya masih tingginya angka pernikahan usia dini di daerah ini, tak terkecuali Kota Banjarmasin.

Menurutnya, karena jika kebiasaan ini terus berlangsung dikhawatirkan bisa berdampak terhadap permasalahan kehidupan sosial di masyarakat.

” Sebab pernikahan pada usia dini atau dibawah umur rentan pada keretakan rumah tangga hingga berbuntut terjadi perceraian,” ujarnya.

Hal itu dikemukakannya anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini kepada {KP} Jumat (21/1/2922) kemarin, mengomentari masih tingginya angka pernikahan dini di Kalsel, termasuk di Banjarmasin.

Ia menilai, pasangan yang menikah pada usia muda apalagi masih di bawah umur baik secara fisik dan psikologis umumnya tidak siap membina rumah tangga.

“Apalagi jika pasangan menikah di bawah umur itu tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan,” katanya.

Hari Kartono menyesalkan, jika pasangan tidak mampu menghadapi beratnya tanggung jawab dalam membina rumah tangga, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian.

Dampaknya umumnya yang menjadi korban kata Hari Kartono, istri dan anak dan hal ini tentunya akan menjadi ancaman besar dalam kehidupan sosial di masyarakat nantinya.

Berita Lainnya
1 dari 4.730
loading...

Masalahnya, karena tidak menutup kemungkinan wanita yang kawin muda dan berstatus janda akan terjerumus di dunia gemerlap, bahkan bertindak lebih jauh sebagai wanita panggilan.

Dikatakan, dampaknya sosial lainnya adalah tidak terkendalinya jumlah penduduk.

Ia berpendapat guna mengantisipasi perkawinan usia dini diharapkan, instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat termasuk orang tua lebih gencar mensosialisasikan mencegah pernikahan dini

Dikemukakan, guna menyikapi tingginya angka jumlah pernikahan dini DPRD Kota Banjarmasin sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Anak.

Dalam aturan yang dipersiapkan dalam rangka terciptanya generasi berkualitas serta tercapainya kesejahteraan anak ini diantaranya melarang orang tua menikahkan anak pada usia dini atau belum dewasa.

“Terkecuali atas dasar kewajiban agama untuk segera mengawinkannya karena sebab anak telah mengandung akibat hubungan di luar nikah dengan lelaki yang telah menggaulinya,” tandasnya.

Ia menjelaskan, terhadap perkawinan dimaksud tersebut orang tua kedua belah pihak tetap memiliki kewajiban agar melakukan pengawasan dan perhatian optimal untuk anak agar mereka tetap dapat melanjutkan dan menyelesaikan studinya hingga mereka mampu mandiri.

Lebih jauh ia mengemukakan, Pemko Banjarmasin melalui instansi terkait juga harus berperan dengan memberikan pemahaman melalui penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah pernikahan usia dini atau anak masih di bawah umur.

“Masalahnya karena pernikahan dini atau masih dibawah usia 18 tahun dikhawatirkan selain bisa mengancam kehidupan sosial di masyarakat, tapi juga bertentangan dengan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,’ tutup Hari Kartono. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya