Banjarmasin, KP – Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas mengharapkan, pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarmasin agar lebih tertib lagi.
“Apalagi sebagai ibukota provinsi, pelaksanaan pembangunan harus lebih tertib guna kenyamanan dan keindahan sebuah perkotaan,” ujarnya saat sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Banjarmasin, Sabtu (12/2/22).
Suripno mengungkapkan, PBG sebagai implementasi Undang Undang (UU) tentang Cipta Kerja dan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Jadi kita turut menyosialisasikan PBG guna terwujudnya tata kelola bangunan yang lebih tertib, sehingga menjadi barometer kabupaten/kota,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sementara itu, pejabat fungsional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin, Faidhillah mengatakan, dengan PBG pengurusan untuk membangun gedung atau mendirikan bangunan lebih mudah daripada sistem IMB.
Sebagai contoh dalam pengurusan perizinan atau persetujuan membangun gedung tidak mesti lagi datang ke kantor, tetapi bisa saja dari rumah dengan melalui aplikasi SIMBG.
Begitu pula, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini tanpa pungutan sepeserpun dalam pengurusan PBG yang dulu bernama IMB, lanjutnya.
“Peraturan perundang-undangan terkait PBG yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagai peraturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020,” jelas Faidhillah.
Turut memberikan materi pada sosialisasi PBG tersebut, anggota DPRD Kota Banjarmasin Dedy Sophian dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. (lyn/K-7)
