Banjarmasin, KP – Tindakan represif yang dialami warga Wadas, Purworejo, Provinsi Jawa Tengah belum lama tadi, mendapat kecaman dari para mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin.
Kecaman tersebut dituangkan dalam Aksi Kamisan yang mereka gelar di depan gerbang kampus UIN Antasari, Jalan A Yani, KM 4, Banjarmasin, Kamis (10/2) sore.
Koordinator Lapangan Aksi, Jainuddin mengungkapkan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap warga Wadas yang sampai saat ini tengah berjuang mempertahankan ruang hidup mereka di tengah ancaman pertambangan.
“Aksi ini juga sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan aparat kepolisian yang represif dan sewenang-wenang terhadap warga Wadas baru-baru ini,” ungkapnya usai aksi.
Pihaknya mengaku sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Ia menilai, seharusnya aparat yang hadir dalam kejadian bentrok pada Rabu (9/2) kemarin, memberikan rasa aman. Bukan malah rasa takut bagi masyarakat.
“Karena tugas kepolisian adalah mengayomi masyarakat,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua umum Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK), Abdu Syahid. Ia juga menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang represif dan dianggap sudah sewenang-wenang terhadap masyarakat.
“Arogansi aparat dalam pengamanan di Wadas jelas terlihat. Masa iya hanya untuk memberikan pengamanan saja membutuhkan personil sebanyak itu,” ungkapnya.
Bahkan Syahid menilai, apa yang terjadi di Wadas adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sipil warga negara.
Selain itu, ia menuturkan, apa yang terjadi terhadap warga Wadas, adalah gejala nyata gagalnya upaya penjaminan hak demokrasi bagi warga di sana.
Bukan tanpa alasan, menurutnya, saat mereka menyuarakan untuk mempertahankan ruang hidup malah diperlakukan secara represif.
“Kita tahu saat Mujahadah mereka diamankan. Padahal itu adalah ritual agama yang tidak memunculkan ancaman,” tandasnya.
Syahid sendiri menyayangkan sikap pemerintah setempat, yang seakan-akan tidak mampu menyelesaikan persoalan, hingga konflik tak kunjung selesai dan tidak pro rakyat.
“Kita tahu rakyat di sana sedang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka. Mestinya pemerintah berpihak kepada mereka,” pungkasnya. (Kin/KPO-1)
