Korupsi Duit Sapi Romansyah Diganjar Penjara 6 Tahun

terdakwa secara meyakinkan melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999

BANJARMASIN, KP – Terdakwa Ahmad Romansyah, mantan aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Perikanan dan Perternakan Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) diganjar penjara selama 6 tahun serta denda Rp300 juta subsdiari 3 bulan kurungan.

Selain kurungan badan juga terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar R-953 juta lebih bil;an harta bendanya tidak mencukup membayar uang pengganti tersebut maka kurungannya bertambah selama 3 tahun.

Putusan majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, disampaikan oleh ketua majelis hakim Yusriansyah pada sidang lanjutan di pengadilan tersebut, Senin (26/9).

Putusan ini sendiri tidak jauh berbeda dengan tuntutan JPU Masdel Kahel dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, yakni tuntutan 7 tahun penjara serta denda yang sama dengan vonis majelis sedangkan uang pengganti juga sama Cuma bila tidak dapat membayar makan kurungan bertambah tiga tahun dan enam bulan.

Berita Lainnya
1 dari 2.158
loading...

Majelis juga sependapat dengan JPU kalau terdakwa secara meyakinkan melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yakni pada dakwaan primait JPU.

Atasan putusan tersebut terdakwa yang disidang secara vitual menyatakan, bisa menerima dan berterima kasih kepada majelis yang meringankan hukumnya. Sementara pihak JPU masih menyatakan pikir pikir.

Mwnurut dakwaan JPU, terdakwa memperkaya diri sendiri dimana setoran Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan tidak disetor ke kas daerah.

Menurut JPU Masdel Kahel dari Kejaksaan Negeri HSS yang menyeret terdakwa ke meja hijau, yang tidak disetor ke kas daerah dari penjualan sapi yang menjadi kerugian negara dikisaran Rp2 M lebih. Seharus setoran tersebut sejak tahun 2011 sampai tahu 2016 dari hasil penjualan sapi yang di gaduh oleh peternak.

JPU yang menyebutkan kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan BPKP selama lima tahun. Dari hasil penjualan ternak yang digaduh oleh peternak tersebut, peternak mendapatkan bagian 65 persen sedangkan sisanya di setor ke kas daerah dan ini tidak dilakukan oleh terdakwa. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya