Oleh : Nor Faizah Rahmi, S.Pd.I
Praktisi Pendidikan & Pemerhati Remaja
Becermin pada perjalanan bangsa ini, kemerdekaan justru dimaknai dengan kebebasan, termasuk bebas dari aturan-aturan Allah Sang Maha Pemberi nikmat. Bahkan, muncul sejumlah tindakan untuk mendiskreditkan ajaran Islam di alam kemerdekaan, seperti melarang anjuran berjilbab di sekolah-sekolah, sampai menyematkan isu radikalisme terhadap ajaran Islam.
Negeri ini baru saja merayakan Hari Kemerdekaannya yang ke-77 tahun. Bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini patut dilakukan setiap muslim. Negeri ini telah merdeka dari penjajahan secara fisik atau militer. Bersyukur atas kemerdekaan tentu bukan dengan sekadar memuji kebesaran Allah SWT secara lisan, tetapi dengan menggunakan nikmat kemerdekaan ini untuk mewujudkan ketaatan pada perintah dan larangan-Nya.
Sayang, dengan becermin pada perjalanan bangsa ini hingga hari ini, kemerdekaan justru dimaknai dengan kebebasan, termasuk bebas dari aturan-aturan Allah Sang Maha Pemberi nikmat. Bahkan, muncul sejumlah tindakan untuk mendiskreditkan ajaran Islam di alam kemerdekaan, seperti melarang anjuran berjilbab di sekolah-sekolah, sampai menyematkan isu radikalisme terhadap ajaran Islam.
Bukan rahasia lagi jika berbagai aset kekayaan strategis milik rakyat sudah lama dikuasai para kapitalis lokal maupun asing. Atas nama kontrak karya dan kepemilikan saham asing dalam perusahaan-perusahaan umum milik negara, kekayaan yang jumlahnya melimpah ruah, baik hasil tambang, hutan, laut, dan aset lainnya, semuanya nyaris lepas dari genggaman. Tidak heran, baru-baru ini, di depan hidung para pejabat negara, perusahaan Tesla dari Amerika bisa membeli nikel kita justru dari perusahaan Cina! Bahkan sudah lama, lapangan kerja yang dibutuhkan angkatan kerja kita direbut paksa para pekerja mereka.
Mirisnya, semua ini dikukuhkan dengan keberadaan berbagai UU liberal. Pemberlakuan UU PMA, UU Minerba, UU SDA, dan sejenisnya, membuat “asingisasi” berjalan legal. Bahkan, pengesahan UU Cipta Kerja pada 2020 lalu benar-benar menjadi karpet merah penjajahan oleh kekuatan modal di era “kemerdekaan”. Hal ini lantas diperparah dengan gagalnya negara membangun SDM yang kuat, mandiri, visioner, dan punya identitas moral.
Terbukti, nilai-nilai agama makin dijauhkan dari pengaturan kehidupan dan dalam pemecahan berbagai persoalan. Bahkan rakyat, khususnya generasi muda, terus dicekoki narasi tentang bahaya radikalisme dan pentingnya moderasi Islam yang toleran terhadap nilai-nilai Barat. Padahal, mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat adalah jalan mulus mengukuhkan penjajahan. Lihat saja, mayoritas masyarakat menjalani hidup tanpa pegangan. Kasus-kasus kerusakan moral makin merebak di mana-mana.
Bahkan, kadar keburukannya benar-benar makin menggila. Berbagai sektor kehidupan masyarakat pun kian dikuasai para mafia, mulai soal pangan hingga sistem hukum yang nyatanya masih warisan Belanda. Sistem yang ada dan tetap dikukuhi penguasa justru melanggengkan penjajahan dalam bentuk yang berbeda. Jika bangsa ini tetap mempertahankan sistem rusak yang ada, yakni sistem sekuler kapitalisme neoliberal, dipastikan bangsa ini akan tetap terjajah dan menjadi bangsa kuli selamanya.
Masalahnya, sistem ini memang di-setting secara global untuk menjadikan umat Islam ada dalam kehidupan yang serba paradoksikal, yakni menjadi umat yang punya segalanya, tetapi menderita karena menjadi objek penjajahan bagi negara-negara adidaya yang berdiri di balik kekuatan para pemodal. Menurut kaum liberalis, kemerdekaan itu harus menjamin hak-hak asasi manusia, berupa kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, kebebasan beragama, dan kebebasan perilaku. Di alam kemerdekaan, rakyat harus dijamin bebas berpendapat sekalipun pendapatnya itu merusak dan berbahaya semisal usulan legalisasi ganja atau pendidikan seks bagi anak dan remaja.
Negara yang merdeka juga harus menjamin kebebasan kepemilikan, termasuk penguasaan sumber daya alam yang harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berlakulah prinsip hukum rimba dalam bidang ekonomi: siapa yang kuat, dia bertahan; yang lemah akan tersingkir. Di Indonesia hari ini, 1 persen orang kaya menguasai 50 persen aset nasional. Lewat kebebasan kepemilikan, segelintir orang juga menguasai lahan di tanah air.
Hari ini mungkin banyak orang tidak menyadari bahwa penjajahan telah bertransformasi menuju gaya baru atau neokolonialisme/neoimperialisme. Penjajah Barat tidak lagi menggunakan kekuatan fisik untuk mengeksploitasi kaum pribumi. Namun, mereka mendoktrinkan ideologi mereka pada negara jajahan sambil merampok kekayaannya melalui tipu daya kerjasama, lewat para pemimpin boneka, dan konstitusi yang mereka rancang.
Lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, juga pakta perdagangan, seperti World Trade Organization (WTO) disetir oleh negara-negara Barat untuk kepentingan mereka dengan menciptakan pasar bebas di mana pun. Produk-produk asing akan membanjiri negara-negara berkembang, bahkan bisa mematikan industri dalam negeri karena kalah bersaing. Terbukti pasar e-commerce yang dikatakan akan membantu UMKM ternyata dikuasai produk impor. INDEF mengatakan data asosiasi e-commerce menunjukkan kecenderungan 93 persen barang yang dijual marketplace adalah barang impor, produk lokal hanya 7 persen.
Ironinya, dalam bidang hukum dan politik, kemerdekaan justru tidak membuat negeri ini bebas dari cengkeraman ideologi dan sistem politik asing, demokrasi. Demokrasi terbukti melahirkan oligarki, kekuasaan yang berada di segelintir orang. Hasilnya, muncullah kebijakan kapitalistik yang menguntungkan oligarki. Menkopolhukam Mahfud MD pernah menyatakan bahwa 92 persen pemilihan kepala daerah dikuasai cukong. Lahirlah kemudian para kepala daerah yang bermental koruptor.
Untuk skala negara, bisa disebut merdeka apabila terbebas dari penjajahan fisik, politik, ekonomi, juga budaya. Negara yang terbebas dari penjajahan politik adalah negara yang bebas menentukan segala kebijakan, independen, dan tidak ada tekanan dari asing. Para penguasanya bisa leluasa menetapkan kebijakan yang bermaslahat bagi rakyatnya. Sayangnya, demokrasi yang menjerat sistem politik negeri ini hanya akan menyisakan para penguasa komprador yang bekerja berdasarkan pesanan tuannya.
Politik transaksional yang terjalin antara pengusaha dan penguasa melahirkan kebijakan yang tidak pernah memihak rakyat. Kemudian, maksud dari terbebas dari penjajahan ekonomi adalah negara terlepas dari berbagai perjanjian dagang dan utang luar negeri. Ini karena sejatinya, kedua hal tersebut merupakan alat penjajahan negara makmur untuk makin menghegemoni negara miskin.
Negara pun harus mandiri dalam mengelola SDA-nya agar kepemilikan aset tidak berpindah pada swasta asing. Namun nyatanya, kapitalisme telah menjerat negeri ini untuk masuk pada perjanjian dagang yang tidak pernah menguntungkan rakyatnya. Sistem ini pula yang menyebabkan utang kian membengkak tersebab “rentenir dunia” selalu menyodorkan “bantuan” yang tidak pernah gratis.
Selain itu, kebebasan kepemilikan yang diatur dalam sejumlah regulasi juga menjadikan mayoritas SDA dikuasai swasta asing. Jadilah negara tidak memiliki dana untuk menjalankan negara dan proses pembangunannya. Satu-satunya solusi dalam menambal defisit negara adalah utang dan pajak.
Kebangkitan dan kemerdekaan hakiki sejatinya bisa diraih manakala bangsa ini mau kembali mengukuhi ideologi Islam dan menerapkan sistem Islam dalam kehidupan. Ini karena ideologi dan sistem ini memang Allah ciptakan untuk menuntun manusia meraih kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hakiki yang didambakan. Terbukti, sepanjang sejarah peradaban manusia, hanya peradaban Islamlah yang tegak gilang gemilang.
Bukan hanya umat Islam, alam semesta secara keseluruhan, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan bisa merasakan kebaikan dan rahmat Islam. Dalam kepemimpinan Islam, nilai-nilai kemanusiaan, akal, kehormatan, akhlak atau moral, harta, nyawa, dan agama, semuanya terjaga dengan sebaik-baiknya. Sains pun berkembang membawa selaksa kebaikan dan keberkahan.
Wajar jika saat umat ada dalam naungan sistem Islam, mereka tampil sebagai pionir peradaban. Mereka menyatu dalam satu kepemimpinan, hingga negaranya muncul sebagai negara pertama yang mandiri, berdaulat, dan tidak terkalahkan. Semua ini berawal dari perjuangan baginda Nabi saw. Beliau menggagas kebangkitan hakiki di tengah masyarakat Makkah yang jahiliah dengan sebuah revolusi. Namun, revolusi dimaksud bukan revolusi berdarah-darah, melainkan revolusi berpikir yang berlandaskan pada kekuatan Islam sebagai ideologi.
Ideologi Islam inilah yang sejatinya menjadi rahasia kebangkitan umat belasan abad lamanya. Ideologi Islam pula yang dibutuhkan untuk membangkitkan kembali umat pada hari ini karena Islam adalah solusi untuk seluruh problem kehidupan. Sayangnya, saat ini, musuh Islam dan kompradornya terus berusaha melepas karakter Islam sebagai ideologi. Mereka terus memonsterisasi Islam dan konsep negaranya agar umat kehilangan modal dasar untuk meraih kebangkitan hakiki.
Keberadaan ideologi Islam pada diri umat akan menjadi cahaya di tengah gelap, sekaligus api yang membakar semangat untuk berjuang menggagas perubahan. Ini tersebab Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain-Nya.
Mahabenar Allah Yang telah mengingatkan manusia akan kebinasaan mereka saat mereka memperturutkan hawa nafsu dan menjauhkan diri dari agama, “Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, serta semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan (Al-Qur’an), tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.” (QS Al-Mu’minun [23]: 71).
Suatu kesalahan besar jika menyebut ketaatan pada Islam itu mengekang kemerdekaan. Ini karena, misi kedatangan Islam justru untuk memberikan kemerdekaan sejati kepada manusia. Islam datang di tengah penderitaan umat manusia akibat penindasan kekuasaan yang zalim dan sistem perbudakan yang berlaku. Islam lalu memerdekakan manusia dari semua itu.
