Banjarmasin, KP – Komisi III DPRD Kalsel sepakat untuk menambah alokasi anggaran bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kalsel.
“Kita sepakat untuk menambah anggaran yang diperuntukan menyelesaikan pembangunan demi kepentingan masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, HM Rosehan Noor Bachri, usai rapat kerja dengan Dinas Perkim Kalsel, kemarin, di Banjarmasin.
Menurut Rosehan, program kerja yang disampaikan Perkim ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang diterima wakil rakyat saat melaksanakan reses, sosialisasi peraturan daerah maupun sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
“Karena aspirasi yang masuk dan disaring lebih banyak berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Bahkan Komisi III menyarankan agar Dinas Perkim melakukan pembahasan kembali dengan Bappeda Kalsel, mengingat alokasi yang disepakati pada 2023 hanya sebesar Rp52 miliar.
“Ternyata yang terungkap hanya sebesar Rp36 miliar saja,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I, yakni Kota Banjarmasin.
Padahal alokasi anggaran tersebut diperuntukan bagi kegiatan bedah rumah, membuat jalan lingkungan, perbaikan titian dan lain-lain.
“Kita berharap Bappeda dan Gubernur Kalsel bisa mengakomodir anggaran yang diajukan Dinas Perkim, sehingga apa yang diinginkan masyarakat bisa terlaksana,” jelas Rosehan, yang memimpin rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama mitra kerjanya.
Hal yang sama juga berlaku untuk penambahan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, agar bisa merealisasikan program kerjanya tahun depan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalsel, Mursyidah Aminy mengungkapkan, rencana program kerja, diantaranya anggaran Dinas Perkim, khususnya penyediaan sarana, prasarana, fasilitas umum dan permukiman.
“Kita mendapatkan alokasi anggaran pada2023 sebesar Rp36 miliar,” kata Mursyidah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengakui, program kegiatan pada 2023 terdiri dari 11 program, 21 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan total pagu anggaran diusulkann Rp34 miliar.
“Semoga usulan anggaran ini bisa diakomodir,” ungkap Hanifah, mengingat DLH Kalsel membawahi UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula. (lyn/KPO-1)
