Pemko Banjarmasin melakukan evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, mengingat serapan anggaran sejumlah SKPD masih rendah.
BANJARMASIN, KP – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melakukan evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran 2022, mengingat realisasi anggaran beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih rendah.
“Jadi memang beberapa SKPD yang masih rendah penyerapan anggarannya, bahkan hanya 60 persen,” kata Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman kepada wartawan, usai rapat evaluasi, Senin (5/12), di Banjarmasin.
Namun, ketika ditelusuri, ternyata serapan anggaran yang disampaikan tersebut tidak update atau per Oktober 2022, sehingga diperkirakan serapan anggarannya mencapai target pada akhir tahun nanti.
“Ada juga kendala di lapangan yang dihadapi SKPD, sehingga serapan anggarannya rendah,” tambahnya.
Kemudian, terjadi perbedaan fisik dan keuangan yang berbeda, mengingat pelaksanan pekerjaan masih berlangsung. “Nanti kalau pekerjaan selesai, maka akan dilakukan penyeimbangan antara fisik dan keuangan, sehingga serapannya sesuai harapan,” ujar Ikhsan Budiman.
Selain itu, juga ada beberapa SKPD yang menjadi sorotan, walaupun bukan serapannya rendah, namun pengelolaan anggaran yang besar, sehingga perlu perhatian khusus.
“Yang perlu diperhatikan ini adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mendapatkan porsi anggaran besar,” jelasnya.
Ikhsan Budiman mengungkapkan, hasil evaluasi ini akan menjadi pertimbangan untuk memberikan anggaran kepada SKPD, karena anggaran yang diperoleh tidak dikelola dengan baik.
“Bagaimana mau menambah anggaran, yang ada saja tidak dikelola dengan baik,” tegas Ikhsan Budiman.
Sedangkan SKPD yang serapan anggarannya rendah adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) yang hanya mencapai 60 persen, mengingat adanya penambahan kegiatan pada APBD Perubahan yang cukup besar. “Seharusnya dipikirkan kegiatan pada anggaran perubahan, bisa direalisasikan atau tidak, karena berpengaruh pada serapan anggaran,” ujarnya.
Hal yang sama juga terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun optimis tercapai, mengingat terkendala pada sertifikasi yang dibayarkan per tiga bulan.
Lebih lanjut Ikhsan Budiman mengatakan, akan mempercepat pelaksanaan kegiatan, bahkan seharusnya sudah running pada Januari 2023, sehingga bisa mencapai target, baik realisasi kegiatan maupun serapan anggarannya.
“Kita tidak lagi bicara perencanaan, bahkan lelang seharusnya dilakukan pada Desember 2022 ini, agar kegiatan sudah berjalan di awal tahun,” katanya. (lyn/K-7)
