Amuntai, KP – Bagian Unit Kerja Penyedia Barang dan Jasa (UKPBJ)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilangsungkan di Aula KH Ideham Khalid, Senin (6/2)
Bimtek dalam rangka Pembinaan Penyedia, Pengelolaan Barang dan Jasa serta pencegahan anti Korupsi di Kabupaten HSU dengan nara sumber diantaranya dari Kapolres HSU AKBP Moch Isharyadi SIK, Kepala
Kejaksaan Negeri HSU, Agustiawan Umar SH MH, Mina Ayu Rosywida, ST, Cpof Fasilitator LKPP, Ahmad Nabehan, Penyuluh Anti Korupsi LSP KPK RI, Kepala Bagian PBJ Setda HSU, Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh SKPD di lingkup Pemkab HSU serta para penyedia barang dan jasa.
Abu mengungkapkan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan organisasi pemerintah melaksanakan misi strategis dan program kerja.
Oleh karena itu, untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi, pengelola keuangan dan penyelenggara pengadaan harus dapat memastikan bahwa skema dan strategi kerja proses yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan, dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mutu yang sesuai, didapatkan secara tepat waktu,dengan tingkat layanan yang sesuai standar, dan dilaksanakan melalui lingkup kewenangan para pihak yang bertanggungjawab.
Melalui kegiatan ini Abu mengatakan diharapkan dapat memberikan pemahaman tugas dan kewenangan dalam tata kelola pengadaan barang/jasa kepada penyedia dan pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Selain itu melalui kegiatan ini dapat menjadikan penyedia dan pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah lebih optimal dalam pemahaman tugas dan kewenangan dalam tata kelola pengadaan barang/jasa,” ungkapnya.
Sementara itu Pj Bupati HSU, R Suria Fadliansyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Asisten II Adi Lesmana, menyampaikan bahwa berharap Bimtek pada ini akan menjadi langkah awal untuk menjadikan HSU yang lebih maju baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya langkah awal ini dengan mempedomani prinsip pengadaan penyedia barang dan jasa yaitu efektif, efisien dan transparan, dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Pemkab berharap melalui kegiatan Bimtek ini semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa akan lebih menambah pemahaman menganai tugas dan wewenang serta tanggung jawab sehingga penyerapan
Anggaran di tahun 2023 ini dapat berjalan dengan baik tercapai secara maksimal dan memperlancar pembangunan yang berkelanjutan. (nov/K-6)
