BANJARBARU, kalimantanpost.com – Kehadiran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Fraksi Golkar, Troy Satria dalam kunjungan reses sidang kedua di Kelurahan Sungai Ulin disambut antusias warga di daerah pilihan Kota Banjarbaru hingga Kabupaten Tanah Laut dari 11-18 Juni 2023.
Di pertemuan itu Troy cukup banyak menerima aspirasi masyarakat, mulai dari keluhan warga, terutama terkait infrastruktur di jalan lingkar timur, inflasi daerah, perlindungan perempuan dan anak hingga stunting dan adanya objek wisata di wilayah tersebut.
Menurut Troy, permasalahan di masyarakat akan manjadi catatan dalam rapat DPRD mendatang, khususnya pada bidang infrastruktur.
Seperti Nardi, ketua LPM Sungai Ulin mengeluhkan seringnya kecelakaan lalulintas yang sering terjadi di wilayah jalan lingkar timur tembus Mataraman. Menurutnya sejak jalan lingkar timur sudah rampung, aktivitas lalu lintas semakin padat terutama pada jam kerja.
Selain itu, lanjut dia, sudah ada beberapa kali kejadian, bahkan menyebabkan meninggal dunia. Sayangnya hingga saat ini beberapa titik rawan kecelakaan tidak memiliki rambu lalu lintas atau speed trap atau pita penggaduh yang bisa mengurangi kecepatan.
“Jalan sangat ramai di jam tertentu, karena tidak ada rambu lalu lintas jadi banyak pengendara yang mengalami kecelakaan. Kalau ada rambu-rambu kan pengemudi bisa menurunkan kecepatan, terutama kendaraan dengan kapasitas besar,” keluh Nardi.
Menanggapi aduan tersebut Troy memberikan catatan khusus, apalagi jalur lingkar timur merupakan jalan milik provinsi.
“Ini akan kami komunikasi dengan pihak Dinas Perhubungan, dan beberapa titik rawan tadi sudah kami cek langsung” ujar Troy.
Setidaknya ada tiga titik yang rawan kecelakaan, yakni Jalan PM Noor tepatnya depan Komplek Permata Hijau), jalan lingkar timur di depan Depo Arsip Kota Banjarbaru dan tikungan dekat tugu batas Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar.
Ada lagi permintaan yang disampaikan yakni Rambu lalu lintas, lampu peringatan hati-hati, atau peredam kecepatan.
Selain itu ada beberapa aspirasi lagi yang disampaikan warga seperti para petani yang mengalami kekurangan air, harga beli pupuk organik masih mahal, serta jatah pupuk subsidi terbatas.
Dengan tingginya modal yang dikeluarkan, berdampak pada tingginya nilai jual dari para petani sehingga mengakibatkan daya beli dari masyarakat turun.
“Untuk sektor pertanian dan perikanan masuk pada Komisi II DPRD Kalsel. Jadi akan kami bahas lintas komisi. Karena kasusnya sama pada beberapa daerah. Apalagi gagal panen juga jadi masalah utama,” katanya. (Dev/KPO-3)
