Banjarmasin, KP – Kalsel perlu menjaga stabilitas sosial ekonomi pedesaan, sehingga tidak ada lagi ketimpangan ekonomi pedesaan.
“Stabilitas sosial ekonomi pedesaan yang mungkin bisa sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi pedesaan dengan perkotaan,” kata Sekretaris
Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas kepada wartawan, kemarin,di Banjarmasin.
Hal tersebut diungkapkannya menanggapi data statistik mengenai Rasio Gini Nasional, atau data beli secara nasional belakangan ini.
Menurut Suripno Sumas, untuk stabilisasi sosial ekonomi pedesaan antara lain bisa dengan meningkatkan usaha-usaha ekonomi kreatif
melalui pengembangan usaha kecil menengah (UKM).
Selain itu, pengembangan objek wisata pedesaan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) pedesaan melalui pelatihan ketrampilan
pemuda desa.
“Untuk menunjang itu semua, maka program pemerintah dimasa mendatang lebih perhatian kepada otonomi desa dengan cara peningkatan
anggaran desa sebesar Rp5 miliar pertahun/ perdesa,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2023 melaporkan antara lain, kondisi ekonomi Indonesia berdasarkan data statistik rasio
gini nasionalnya terjadi tren kenaikan di perkotaan , sedangkan pedesaan justru mengalami penurunan.
Berdasarkan laporan BPS Maret 2023 tersebut banyak hal menarik seperti terkait kemiskinan dan ketimpangan kekayaan maupun rasio gini
secara nasional, perkotaan dan pedesaan. Begitu juga prosentase kemiskinan antarpulau di perkotaan dan pedesaan.
Rasio gini nasional ada tren naik dari 0,381 pada tahun 2020 jadi 0,388 Maret 2023. Di pedesaan dalam kurun waktu yang sama justru
mengalami penurunan dari 0,317 pada tahun 2020, jadi 0,313 Maret 2023.
Sementara rasio gini di perkotaan mengalami kenaikan tajam dari 0,393 tahun 2022 jadi 0,409 pada Maret 2023.
Sedangkan kemiskinan nasional 9,36 persen atau sebanyak 25,9 juta kepala keluarga (KK). Di pedesaan 12,22 persen dan perkotaan hanya
7,29 persen. (lyn/K-1)
