Palangka Raya, KP – Anggota DPRD Kalteng diminta untuk segera mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya, dan cepat bersinergi dengan Pemerintahan Provinsi Kalteng, guna perceoatan pembangunan di daerah Kalteng.
Hal itu diminta oleh Gubernur Kalteng melalui Wagub Edy Pratowo saat peresmian dan.pelantikan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kalteng sisa masa bakti 2019-2024, di Palangka Raya, Rabu (6/9). “Saya harapkan anggota Dewan yang baru diresmikan segera menyesuaikan diri, guna melaksanakan tugas secara maksimal” ujarnya.
Wagub pada kesempatan itu menyampaikan selamat bertugas bagi Anggota Dewan yang baru saja diresmikan dan dilantik, dan berterimakasih kepada anggota dewan sebelumnya atas pengabdiannya selama ini di lembaga wakil rakyat Kalteng itu.
Penggantian antar waktu Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat tersebut dilakukan dengan menggelar rapat paripurna ke 15 masa persidangan II tahun sidang 2023, dipimpin Wakil Ketua Dewan Jimmy Carter, dihadiri sedikitnya 17 legislator Kalteng, dan sejumlah pejabat provinsi serta undangan lainnnya
Anggota DPRD Kalteng yang diganti itu yakni Yeni Maria Marselina Kahta dari Fraksi Demokrat yang secara resmi mengundurkan diri beberapa bulan lalu dan bergeser atau berpindah haluan ke Partai PDIP.
Acara dengan pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalteng sisa masa jabatan 2019-2024 oleh Sekretaris Dewan Pajarudinnor.
Pengucapan sumpah PAW Anggota DPRD Kalteng yang dipandu oleh Wakil ketua II DPRD Kalteng, Jimmy Carter Setelah itu dilakukan penandatanganan berita acara peresmian dan penyematan tanda Anggota Dewan, serta penyerahan dokumen Surat Keputusan yang bersangkutan
Adapun anggota Dewan yang di PAW kan tersebut Yeni Maria Marselina Kahta, diganti oleh Suwarno dari Partai Demokrat Dapil II Kalteng, meliputi Kotawaringin Timur dan Seruyan.
Sumber KP menyebutkab Suwarno pernah menjadi Anggota DPRD Kalteng sebelumnya yakni periode 2014-2019, dan yang bersangkutan mengaku siap bertugas di Komisi I membidangi Pemerintahan, Keuangan dan Legislasi. (drt/k-10)
