Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
OPINI PUBLIK

Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis, Solutifkah?

×

Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis, Solutifkah?

Sebarkan artikel ini

Oleh : Nor’alimah, S.Pd
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mulai membagikan rice cooker gratis kepada masyarakat pada awal November 2023. Ada 500.000 rice cooker yang akan dibagikan. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, saat ini pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembagian rice cooker gratis di tahun ini sebesar Rp347,5 miliar.

Payung hukum terkait kebijakan ini pun sudah diterbitkan yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga. Ia menuturkan, pembagian rice cooker ini pada dasarnya untuk menggeser ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, serta menekan penggunaan elpiji yang saat ini masih impor.

Berdasarkan penghitungan Kementerian ESDM, kebijakan pembagian rice cooker berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 gigawatt hour (GWh) setara dengan kapasitas pembangkitan 20 megawatt (MW). Program ini juga berpotensi menghemat elpiji sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung 3 kilogram (kg). Dengan demikian, diyakini mampu menekan impor elpiji. (Kompas.com, 16/10/2023)

Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga Radiandra berpandangan, kebijakan ini sebagai salah satu langkah pemerintah dalam mengurangi beban impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Karena saat ini kebutuhan memasak rumah tangga sangat bergantung pada gas LPG. (Tirto.id, 9/10/2023).

Sebenarnya, apa urgensi membagikan rice cooker gratis di tengah terjadinya krisis beras. Tidakkah sebaiknya pemerintah membagikan beras gratis, bukan membagikan rice cooker? Jika alasannya untuk menghemat beban impor LPG, itupun juga tidak menjadi solusi. Karena harga tarif dasar listrik yang tinggi, sudah membebani masyarakat kecil.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira melihat, kebijakan bagi-bagi rice cooker gratis ini justru menjadi pemborosan anggaran jelang pemilihan umum. Kebijakan ini, menurutnya tidak berguna dan sifatnya hanya populis saja.

Baca Juga:  Ironi Negeri Agraris, Harga KedelaiSemakinSadis

Bhima menuturkan, jika kebijakan ini diarahkan ke rumah tangga miskin atau rentan miskin, tidak akan menyelesaikan masalah dan malah justru membebankan mereka.

Setiap kebijakan yang diputuskan dalam sistem demokrasi berbuntut masalah baru. Publik menilai memang tidak ada urgensi untuk pemberian rice cooker pada masyarakat. Masyarakat terbiasa mengunakan rice cooker hanya untuk memasak nasi dan jarang yang memanfaatkan keperluan masak yang lain.

Di sisi lain, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menduga, tujuan pembagian rice cooker gratis jangan-jangan hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis.

Dalam sistem hari ini, anggaran yang dianggap tidak penting sekali atau bisa dianggap sebagai pengeluaran bermasalah justru porsinya sangat besar. Hal ini bisa dilihat, salah satunya anggaran bagi-bagi rice cooker gratis bisa sampai berjumlah ratusan miliar. Padahal masih banyak persoalan masyarakat yang perlu diselesaikan dan memerlukan anggaran besar, seperti masalah kemiskinan, ketidakmerataan pendidikan, stunting dan sebagainya.

Inilah potret pengurusan negara dengan sistem kapitalisme. Yang berpihak kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu dibandingkan rakyat. Berbagai program publik dibuat namun hanya mengarah pada profit para pemilik modal. Negeri ini masih bergantung pada pihak lain dalam menjalankan kebijakan.

Sementara itu, dalam sistem Islam (khilafah) memiliki sistem pengelolaan anggaran yang efektif. Negara mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan publik dengan melihat fakta riil di tengah masyarakat. Ketika negara melakukan pembelanjaan negara, semua pendapatan negara yang dikumpulkan dalam baitulmal diperuntukkan membiayai berbagi pos pengeluaran.

Sosok penguasa di dalam sistem Islam adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ia memahami bahwa setiap dana yang dibelanjakan negara akan dihisab Allah Taala. Sehingga, akan berhati-hati dan amanah dalam menggunakan dana. Dalam penyusunannya, negara menetapkan anggaran belanja dengan adil serta memperhatikan kemaslahatan di tengah masyarakat. 

Baca Juga:  Calon (Mantan) Terpidana

Negara Islam memiliki prinsip dalam mengalokasikan anggaran belanja, agar tidak terjadi pemborosan yang berakhir pada kerugian negara. Seperti, adanya kas yang berasal dari harta zakat, pengeluarannya wajib disalurkan kepada delapan golongan yang sudah ditetapkan syariat.

Pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap dari baitulmal digunakan untuk keperluan jihad dan menutupi kebutuhan orang-orang fakir miskin serta menggaji atas jasa yang dicurahkan untuk kepentingan negara yakni pegawai negeri, hakim, tentara, dll. 

Negara mengeluarkan dana untuk pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat wajib, contohnya pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, masjid, air bersih, dll.  Adapun, pembelanjaan yang wajib tetapi bersifat kondisional, digunakan untuk menanggulangi musibah atau bencana alam yang menimpa masyarakat. Seperti paceklik, gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, dll.

Selain itu, adanya anggaran pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat tidak wajib, bersifat tambahan dari sarana-sarana yang sudah ada. Pengeluarannya berdasarkan kesediaan kas baitulmal. Demikianlah, sistem Islam dalam mengelolaan pendanaan secara tepat. Sehingga tidak akan terjadi pemborosan atau tidak tepat anggaran. Wallahu’alam

Iklan
Iklan