Oleh: Noorhalis Majid
Pemerhati Sosial dan Pemerintahan
Ada banyak kegaduhan yang tidak penting terjadi belakangan ini. Kegaduhan yang semestinya tidak perlu, bila pemerintah bekerja sungguh-sungguh untuk kesejahteraan warga. Kegaduhan itu terjadi, karena warga merasa, tindakan pemerintah sama sekali tidak mewakili suara dan keinginan warga.
Gaduh karena beli mobil listrik, ingin beli kamera, beli susu dan buah, renovasi ruang kerja, beli baju baru, ganti horden baru, sewa mobil dinas, bikin rumah dinas baru, ulang tahun mewah di Jakarta, perjalanan ke luar negeri, bagi-bagi jabatan di lingkungan keluarga dan handai tolan, serta segala macam yang tidak mewakili kebutuhan warga, sehingga menimbulkan kegaduhan.
Waktu dan perhatian pemerintah habis untuk mengelola kegaduhan oleh ulahnya sendiri. Klarifikasi dilakukan, counter wacana disuguhkan, dan para pejabat memberi kesaksian tentang maksud dan tujuan yang dianggap disalahpahami. Tapi siapa yang percaya dengan penjelasan dan klarifikasi tersebut? Warga tidak bodoh. Warga melihat, mencerna, menyimak, merasakan, dan memikirkan dengan segenap kesadaran, bahwa sikap dan tindakan, cermin dari hati dan pikiran. Kalau tindakan hanya untuk memperkaya dan memfasilitasi diri sendiri, itulah cermin dari hati dan pikiran pelakunya.
Bila pemerintah bekerja sepenuhnya untuk membangun kesejahteraan bersama warga, mestinya kegaduhan hanya untuk hal-hal substansial. Apa hal substansial itu? Misalnya, gaduh mempersoalkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam yang tidak pernah adil. Gaduh karena mengundang para investor untuk membangun kawasan-kawasan industri baru yang bakal menyediakan lapangan pekerjaan. Gaduh karena ingin mendirikan universitas bertaraf internasional dengan berbagai jurusan pilihan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Gaduh karena akan ada pabrik-pabrik modern yang mengadopsi teknologi terbaru dan memberi peluang putra-putra daerah beradaptasi dengan teknologi modern. Gaduh karena sungai, jalan, jembatan, trotoar, pasar, sekolah, rumah sakit dan hutan kota akan dipercantik seindah mungkin dan memerlukan partisipasi semua pihak. Dan berbagai kegaduhan yang lebih substantif, sehingga waktu dan perhatian, hanya terkuras untuk hal-hal yang memberi faedah.
Mestinya pemerintah gaduh menata dan mengelola ekonomi daerah agar tidak ambruk, karena dolar terus melangit dan rupiah terpuruk. Mempersiapkan ketahanan warga. Empati, prihatin, dan berpihak pada segala kesulitan warga yang mengais rejeki di jurang miskin ekstrim. Bukan sebaliknya, mabok memfasilitasi diri sendiri dengan uang rakyat, dan ujungnya hanya memupuk kecemburuan sosial, menciptakan kegaduhan atas ulahnya sendiri.
Bagi warga, gaduh adalah kontrol atas kesewenangan kekuasaan. Dari pada apatis, hoples, putus asa, lebih baik gaduh. Gaduh adalah cermin bahwa warga peduli. Warga masih waras dan mampu melihat mana yang baik, penting dan urgen untuk diperhatikan pemerintah. Gaduh adalah demokrasi, tentang kontrol warga atas pemerintahan yang mestinya mensejahterakan warga.
Merampok Dari Dalam
Sekarang ini bukan hanya gaduh oleh ulah sendiri, juga tingkah polah pemerintah kurang bermakna. Pemerintahan yang mestinya dibentuk bekerja mewujudkan kesejahteraan bersama, justru kenyataannya sebaliknya, bekerja hanya memperkaya diri sendiri dan sekelompok orang saja.
Idealnya, pemerintahan, dengan segala perangkatnya, diberi kewenangan dan kekuasaan membuat regulasi, menyusun kebijakan dan memungut serta membelanjakan anggaran, supaya kesejahteraan warga benar-benar tertuju pada warga. Kalau kemudian banyak warga jatuh terpuruk pada kemiskinan, bahkan berada pada jurang kemiskinan ekstrim, yang membuatnya rawan kehilangan martabat kemanusiaan, maka sesungguhnya itulah gambaran pemerintahan tidak mampu bekerja dengan baik. Pemerintahan yang gagal.
Jangan sombong, apalagi petantang-petenteng dengan jabatan yang dinilai mentereng di pemerintahan, sebab kinerja dan prestasi dari jabatan tersebut, ditentukan oleh apakah mampu mewujudkan kesejahteraan warga atau bahkan sebaliknya. Kalau kesejahteraan warga terwujud, itulah bukti nyata berfungsinya jabatan yang diamanahkan.
Hari ini, yang terjadi, jangankan berhasil mensejahterakan warga, justru sebaliknya, hanya berorientasi membangun kesejahteraan pribadi. Program, kebijakan, dan segala upacara yang bersifat serimonial, hanya untuk pejabat itu sendiri, bukan untuk warga. Fasilitas, sarana, prasarana dan segala pengeluaran anggaran, terkuras untuk kesejahteraan dan kesenangan para pejabat. Setelah jadi pejabat, terkesan “merampok” pemerintahan dari dalam, untuk memperkaya diri sendiri.
Kata “merampok” sekilas terkesan kasar, tapi begitulah yang terjadi, kata itu mewakili kemarahan warga, melihat kelakuan yang tidak pernah malu dari para pejabat, yang mencuri setiap item anggaran tanpa kecuali. Tanpa menyebut tindakan tersebut dengan kata yang paling kasar, hanya berujung menoleransi tindakan culas, korup, yang semakin massif di pemerintahan. Kalau pemerintahan ini dikelola dengan jujur, maka warga pasti sejahtera.
Kalau sudah di pemerintahan, bekerjalah dengan jujur dan berbuat setulus-tulusnya, karena warga sangat berharap pemerintahan yang mampu menolong mereka mewujudkan kesejahteraan. Jangan sebaliknya, memalaki melalui kebijakan, pajak, retribusi, cukai, dan segala hal yang melilit dan menambah miskin warga.
Sekarang ini, tekanan ekonomi yang dihadapi warga semakin berat. Seharusnya lagi dibuat semakin berat. Terutama dengan kelakuan para pejabat pemerintahan yang hedonis dan angkuh, jauh dari empati, simpatik dan ketidak pedulian penderitaan warga. Kalau tidak mampu membuat program-program bermutu, minimal simpatik dan, empati dengan persoalan warga. Paling tidak peduli dan meyakinkan warga bahwa pemerintahan juga sedang berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan kesejahteraan bersama. Jangan justru mempertontonkan kemewahan, atau program-program yang tidak menjawab kebutuhan warga. Program seperti perayaan ulang tahun atau perjalanan ke luar negeri, apalagi perjalanan ysang bersifat kolosal, sama sekali sangat jauh dari kebutuhan warga. Padahal, situasi tidak semakin membaik, dan himpitan serta tekanan ekonomi, setiap waktu menusuk ke jantung kehidupan warga.
Kalau ingin dikenang sebagai manusia, apalagi dikenang sebagai pejabat yang bermakna, berbuat baiklah dengan jabatan tersebut, demi mewujudkan kesejahteraan warga. Bukan sekedar kesejahteraan perut sendiri!.
