PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Menjamin ketersediaan arsip yang autentik, dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal.
Hal itu disampaikan Gubernur melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi saat buka Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis, di Palangka Raya, Selasa (23/4/2024).
Ditambahkannya, sistem penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan harus dikembangkan secara komprehensif dan terpadu dengan mempertimbangkan norma dan standar serta sumber daya pendukung yang profesional dan memadai guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.
Menurutnya, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem Pemerintahan Tertib Sadar Arsip, diperlukan tata kelola dan manajemen sistem Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Perguruan Tinggi sampai Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK).
“Saat ini kita telah memasuki era informasi, namun demikian perhatian terhadap pengelolaan informasi dan medianya yaitu arsip, masih belum optimal dimanfaatkan sebagai sumber informasi dari tangan pertama,” katanya.
Bahkan, lanjut dia, masih belum dianggap penting oleh sebagian pemangku kepentingan, sehingga belum dikelola dan ditata dengan baik sesuai standar kearsipan.
Suhaemi berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap tujuan, pengertian, asas, dan tata cara penyelenggaraan kearsipan.
Dia berharap kegiatan ini agar dapat membawa perbaikan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan yang menjadi harapan tren masyarakat modern dan tren perkantoran modern.
“Selalu menginginkan di manapun, kapanpun, dan siapapun supaya selalu terhubung dengan informasi, sehingga dapat terwujud dalam tren layanan kearsipan modern, dimana pengguna akan lebih mudah, tepat, cepat, dan murah dalam menggunakan arsip di Provinsi Kalimantan Tengah,” tandasnya.
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Arsip Nasional RI Desi Pratiwi yang hadir secara daring mengungkapkan peningkatan kapasitas SDM kearsipan harus dilakukan secara terus menerus.
Ditegaskannya, berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023, Provinsi Kalteng masih berada di urutan terakhir di 34 provinsi dengan nilai sangat kurang.
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan akan menambah wawasan dan jumlah kapasitas serta kualitas SDM kearsipan, sehingga melahirkan SDM yang mumpuni dan meningkatkan nilai pengawasan kearsipan di Provinsi Kalteng.
Sebagai narasumber diacara tersebut Arsiparis Ahli Muda, Arsip Nasional RI Pinandita Syafrisman (daring) dan Arsiparis Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Madiyo, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pustakawan dan Arsiparis Dispursip Kalteng, serta Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik dan SMA/SMK di Palangka Raya. (drt/KPO-3)
