Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
OPINI PUBLIK

Imbas UKT Naik, Pendidikan Tinggi Sulit Diakses

×

Imbas UKT Naik, Pendidikan Tinggi Sulit Diakses

Sebarkan artikel ini

Oleh : Sarinah A
Pegiat Pena Banua

Pendidikan merupakan salah satu modal yang harus kita miliki untuk mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Namun nampaknya hal ini masih menjadi masalah ditengah-tengah masyarakat. Begitupun berita yang sedang panas hari ini mengenai kenaikan UKT (uang kuliah tunggal) mahasiswa di perguruan tinggi.

Kenaikan UKT tentu menuai berbagai protes oleh banyak mahasiswa. Disatu sisi mereka ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik, namun disisi lain mereka juga harus dihadapkan dengan biaya yang luar biasa mahal setiap semester.

Menanggapi hal ini, pihak Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan tinggi (Kemenristekdikti) menyebut bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan. Pendidikan tinggi juga tidak termasuk dalam program wajib belajar 12 tahun (SD, SMP, SMA), sehingga sifatnya pilihan, boleh dilanjutkan atau tidak.

Pernyataan ini tentu seolah menegaskan pendidikan tinggi hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki uang cukup. Sedangkan mereka yang berada di ekonomi kelas menengah dan bawah sangat sulit untuk mengaksesnya sebab keterbatasan ekonomi.

UKT naik terjadi bukan tanpa alasan. Kenaikan UKT imbas dari standar kebijakan penyelenggaran pendidikan yang diberlakukan hari ini. Hari ini setiap perguruan tinggi dituntut untuk mewujudkan World Class University (WCU). Dalam mewujudkan WCU ini, setiap perguruan tinggi harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang tentu membutuhkan biaya besar seperti peningkatan infrastruktur dan lain-lain.

Selain itu, ada juga konsep triple helix yang harus di penuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk memenuhi syarat WCU tersebut. Konsep ini merupakan program kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi. Dampaknya orientasi pendidikan kita juga mengarah untuk memenuhi kebutuhan industri hari ini.

Demi memenuhi mutu standar kebijakan pendidikan tersebut, biaya kuliah harus dipenuhi setiap mahasiswa. Walaupun ada program bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), namun hal ini tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan operasional. Maka lahirlah berbagai skema dalam memenuhi pendanaan perguruan tinggi tersebut, termasuk skema UKT.

Baca Juga:  Menjadi Al Amin dan Ash-Shi-Siddiq

Melihat kondisi ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan tinggi telah dikomersialisasikan. Artinya pendidikan seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Hal tersebut juga tidak lepas dari sistem kehidupan sekulerisme-kapitalisme yang menjadi asas dalam sistem pendidikan.

Mengapa?

Dalam kapitalisme yang bersumber dari sekulerisme (pemisahan agama dengan kehidupan) segala sesuatu perlu modal untuk menguasainya ataupun memilikinya. Ada modal yang harus dikeluarkan, ada modal yang juga harus dilipatgandakan. Pendidikan tinggi seharusnya juga menjadi kebutuhan dasar, namun hari ini menjadi kebutuhan pilihan, dimana belum tentu semua bisa memilikinya.

Selain itu kebijakan yang lahir dari sistem ini tidak memberikan kemudahan sama sekali, namun justru seolah menegaskan pendidikan tinggi telah dikomersialisasikan. Ada uang, ada barang. Negara sebagai penjual, masyarakat sebagai pembeli.

Adapun output yang dilahirkan oleh sistem pendidikan hari ini juga tidak jauh dari konsep sistem kehidupan kapitalisme diantaranya memenuhi kebutuhan industri. Visi jangka pendek yang tidak memberikan perubahan menuju lebih baik.

Berbeda dalam sistem kehidupan Islam, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi dan dijamin oleh negara. Karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan akses semudah-mudahnya dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Diantaranya menggratiskannya, mendirikan berbagai sekolah yang bisa dijangkau diseluruh wilayah, menyediakan guru dan memberikan kesejahteraan pada guru-gurunya, dan lain-lain.

Semua itu memang memerlukan biaya yang besar, lalu dimana harus mengambilnya? Dalam sistem kehidupan Islam ada yang namanya baitul mal. Baitul mal merupakan tempat untuk menyimpan berbagai pendapatan negara seperti harta zakat, ghanimah, fai, kharaz, jizyah, hasil pengelolaan harta kepemilikan umum (SDA), dan lain-lain. Dari harta-harta ini akan diambil harta yang diperuntukan khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan termasuk pendidikan tinggi.

Baca Juga:  Pendidikan Inklusi Untuk Siapa?

Andai negara tidak mempunyai pendapatan sama sekali maka negara terpaksa harus mengambil pajak dari masyarakat yang kaya saja. Andaipun tidak punya sama sekali, negara terpaksa berutang. Berutangnya pun juga harus memenuhi hukum syara yaitu tidak ada riba dan kepentingan balas budi seperti dalam kapitalisme.

Dengan demikian, pendidikan termasuk pendidikan tinggi akan mudah diakses oleh semua kalangan karena peran negara berjalan sebagaimana mestinya, yakni sebagai pengurus urusan masyarakat.

Selain itu, visi pendidikan dalam sistem kehidupan Islam sangat berbeda dari sistem pendidikan ala kapitalisme. Visi pendidikan dalam Islam adalah menghasilakan invidu-individu yang bertaqwa dan berkepribadian Islam. Tidak ada visi untuk menghasilkan mental menjadi budak corporate, namun yang dihasilkan adalah generasi pemimpin pembawa perubahan yang bermanfaat untuk Islam dan umat.

Beginilah sistem pendidikan dalam Islam, hal ini hanya akan dapat terwujud ketika Islam diterapkan oleh negara secara menyeluruh dalam kehidupan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Wallahu’alam bis shawab.

Iklan
Iklan