Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
HEADLINE

H Supian HK Beberkan Bakal Calon Bupati dan Wali Kota se Kalsel dari DPP Golkar

×

H Supian HK Beberkan Bakal Calon Bupati dan Wali Kota se Kalsel dari DPP Golkar

Sebarkan artikel ini
IMG 20240720 173207
- Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Kalimantan Selatan (DPD Partai Golkar Kalsel), H Supian HK. (Kalimantanpost.com/Reprongolkarkalsel)

BALI, Kalimantanpost.com – Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Kalimantan Selatan (DPD Partai Golkar Kalsel), H Supian HK menyebutkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar belum memberikan mandat kepada dua bakal calon bupati di Kalsel.

“Kedua bakal bakal calon bupati tersebut di Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut,” H Supian HK, Sabtu (20/07/2024).

Kalimantan Post

Menurut dia, dua bakal calon bupati di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut akan dipanggil ke DPD Partai Golkar Kalsel untuk memastikan kesiapan yang bersangkutan.

“Masih ada waktu,” tegasnya.

Menurut dia, untuk kabupaten/kota lainnya sudah mendapatkan mandat dari DPP Partai Golkar adalah, bakal calon Walikota Banjarmasin, H Arifin Noor, bakal calon Walikota Banjarbatu, Hj Erna Elisa Halaby, bakal calon Bupati Banjar, H Saidi Mansyur.

Selanjutnya, sebut dia, bakal calon Bupati Tapin, Yamani, bakal calon Bupati HSS, H Hermansyah, bakal calon Bupati HST, Samsul Indra, bakal calon Bupati HSU, Syahrul Rizani, bakal calon Bupati Balangan, Adul Hadi.

Kemudian, jelas dia, untuk bakal calon Bupati Tabalong, Pani, bakal calon Bupati Kotabaru, H Rusli dan bakal calon Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif.

Penyerahan rekomendasi tersebut, papar dia, nantinya secara kolektif dari DPP ke DPD menyerahkan ke masing-masing bakal calon.

Dia berpesan, bagi mereka yang sudah memegang surat mandat atau SKEP yang resmi memilai turun ke lapangan menepati janji-janji politiknya.

“Politik yang santun dan tidak menghujat orang lain. Siapapun dikehendaki rakyat itu yang terbaik,” tandasnya.(nau/KPO-1)

Baca Juga :  Petani di Loktabat Utara Kembali Ditekan, Aktivitas Bertani Terancam‎‎BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Aktivitas pertanian warga yang tergabung dalam Kebun Kelompok Tani Mekar Jaya Lestari di Jalan Pondok Mangga, RT 19 RW 08, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, kembali mendapat tekanan dari pihak lain.‎‎Para petani mengaku mengalami intimidasi, meski sebelumnya telah ada kesepakatan agar mereka tetap dapat mengelola lahan seperti biasa.‎Tekanan tersebut diduga dilakukan pihak yang mengatasnamakan HMA Law Firm. Dalam sepekan terakhir, petani Kebun Kelompok Tani Mekar Jaya Lestari kerap didatangi sekelompok orang yang melakukan pengukuran lahan, intimidasi, hingga pemasangan plakat larangan beraktivitas di lahan yang selama ini mereka garap.‎“Kamis, 15 Januari kemarin, tiba-tiba dipasang plakat yang melarang kami melakukan aktivitas apa pun. Padahal kami sudah bertahun-tahun berkebun di sini dan mendapat izin dari pemilik lahan yang memiliki sertifikat sah,” ujar Arbani, salah satu petani Kebun Kelompok Tani Mekar Jaya Lestari.‎Menurut Arbani, sebelum pemasangan plakat tersebut, para petani sebenarnya telah mendapat kesepakatan bahwa kegiatan pertanian dapat terus berjalan sambil menunggu penyelesaian persoalan klaim lahan. Namun, kondisi di lapangan justru kembali memanas dengan munculnya tekanan yang dinilai sangat meresahkan petani.‎Ia juga mengungkapkan bahwa peristiwa serupa pernah terjadi pada September tahun lalu. Saat itu, puluhan orang mendatangi lahan pertanian Kebun Kelompok Tani Mekar Jaya Lestari, memasang pagar kawat berduri, bahkan mengancam akan membuldozer kebun milik petani. Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial dan menuai perhatian publik.‎“Awalnya yang diklaim hanya sebagian lahan di atas. Sekarang klaimnya meluas hingga disebut-sebut mencapai 12 hektare. Di plakat tertulis nama H. Efendi sebagai pihak yang mengklaim, tapi yang datang ke lapangan justru kuasa hukumnya dengan membawa orang-orang,” jelas Arbani.‎Para petani menilai pola intimidasi yang dialami Kebun Kelompok Tani Mekar Jaya Lestari menyerupai praktik mafia tanah, di mana tekanan fisik dan psikis digunakan untuk menghentikan aktivitas warga di lahan garapan.‎Selain intimidasi di lapangan, petani juga mengaku diteror dengan ancaman pasal pidana. Namun, pasal-pasal yang dicantumkan dalam plakat tersebut dinilai tidak relevan karena merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang sudah tidak berlaku.‎Diketahui, sejak 2 Januari 2026 pemerintah telah memberlakukan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan KUHP peninggalan Belanda.‎Dalam plakat yang dipasang oleh firma hukum yang berkantor di Toko Nomor 1, Jalan Simpang Tiga Batung, Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kalimantan Selatan, pasal yang diancamkan kepada petani adalah Pasal 551 juncto Pasal 167 ayat (1) KUHP.‎‎Dalam KUHP baru, Pasal 551 mengatur ancaman pidana bagi orang yang mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan kapal. Sementara Pasal 167 mengatur tentang ruang, termasuk bentangan terminal komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu.‎‎Untuk itu, para petani yang tergabung dalam Kebun Kelompok Tani Mekar Jaya Lestari berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat turun tangan memberikan perlindungan serta kepastian hukum, sehingga mereka dapat kembali bertani dengan aman tanpa tekanan, sesuai kesepakatan yang telah ada sebelumnya. (dev/KPO-4)‎LARANGAN – Plakat larangan beraktivitas yang dipasang di lahan pertanian Kebun Kelompok Tani Mekar Jaya Lestari, Jalan Pondok Mangga, Loktabat Utara, Banjarbaru. (Kalimantanpost.com/devi).
Iklan
Iklan