Banjarmasin,KP – Belum tuntasnya kawasan kumuh tentunya menjadi pekerjaaan rumah (PR) Pemko Banjarmasin untuk diselesaikan.
“Masalahnya karena sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah mengembangkan kawasan yang dianggap kumuh agar tertata rapi dam dengan lingkungan yang sehat,” kata anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini.
Kepada {KP} Selasa (23/7/2024) a mengatakan, pihak DPRD Banjarmasin akan selalu mengapresiasi dan mendukung usaha Pemko menuntaskan kawasan kumuh.
Terutama ujarnya, yang saat ini dijadikan perhatian di daerah pinggiran serta tepian sungai atau daerah aliran sungai (DAS) yang masih banyak terlihat kumuh.
Menurutnya, upaya Pemko selama ini melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni serta perbaikan infrastruktur serta sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan masyarakat juga harus ditingkatkan.
Anggota dewan senior dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai, masih adanya kawasan kumuh di perkotaan menandakan masih banyak masyarakat yang hidup belum sejahtera.
” Menyadari hal ini wajar kemudian jika dewan menuntut walikota Ibnu Sina untuk menuntaskan kawasan kumuh sebagaimana dijanjikan,” tandasnya .
Isnaini menandaskan, sesuai UUD 1945 pasal 28 ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang layak.
Sebelumnya Pemko Banjarmasin juga sudah menjanjikan secara bertahap terus berusaha menuntaskan kawasan kumuh di kota ini. Tahun 2023 lalu dialokasikan anggaran Rp 11 miliar dengan luas kawasan kumuh yang dibenahi .
“ Pada tahun 2024 ini ditargetkan 65 hektar di lima kecamatan Kota Banjarmasin,” kata Chandra.Lebih jauh dijelaskan, bahwa peta kawasan kumuh yang ada sekarang sudah diperbaharui.
Menurutnya, pemetaan kawasan kumuh bertujuan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang sudah dicanangkan Pemko Banjarmasin.
“ Saat ini luas kawasan kumuh di Kota Banjarmasin masih tersisa sekitar 380 hektar,” tutupnya. (nid/K-3)
