Banjarbaru, KP – Upaya modernisasi koperasi di Kalimantan Selatan kembali diperkuat melalui rangkaian pelatihan yang difokuskan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan resmi membuka Pelatihan Akuntansi Koperasi untuk pengurus dan pengawas, serta Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi manajer koperasi di Balai Pelatihan Koperasi Kalsel, Selasa (18/11).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyampaikan bahwa koperasi masih memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah pusat hingga daerah kini berfokus pada percepatan pembentukan koperasi modern yang mampu mengadopsi teknologi dan memenuhi tuntutan era digital.
“Ke depan, seluruh koperasi, baik yang sudah ada maupun koperasi baru, diharapkan menjadi koperasi modern. Semua pencatatan, laporan keuangan, hingga pelayanan anggotanya harus bisa dilakukan hanya melalui laptop atau gawai,” ujarnya, dikutip MC Kalsel.
Ia juga memaparkan kebijakan nasional yang saat ini diprioritaskan pemerintah, termasuk instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Program ini menargetkan berdirinya 80.000 koperasi desa untuk memperkuat fondasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Gusti Yanuar menilai bahwa transformasi koperasi membutuhkan penguatan kapasitas pada tiga elemen utama, yaitu peningkatan tata kelola, pemahaman akuntansi yang memadai, serta penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan.
“Banyak pengurus koperasi masih memiliki pemahaman terbatas dalam pencatatan akuntansi serta belum menyadari pentingnya informasi keuangan untuk mengelola usaha. Karena itu pelatihan ini sangat penting untuk mendukung transformasi koperasi kita,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat juga mendorong peningkatan profesionalisme pengelola koperasi melalui penerapan standar kompetensi berdasarkan SKKNI untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 98 Tahun 2019. Standar tersebut mencakup sejumlah jabatan, mulai dari kasir, juru buku, manajer, kepala cabang, hingga general manager.
Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, peserta juga diarahkan mengikuti proses uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi resmi.
“SDM koperasi harus profesional, berbasis kompetensi, dan berpegang pada prinsip-prinsip koperasi. Sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelola koperasi memiliki kemampuan yang terukur dan diakui secara nasional,” tuturnya.
Gusti Yanuar berharap pelatihan tersebut menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas manajemen koperasi di Kalimantan Selatan.
“Mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat dan dapat memperkuat daya tahan serta kualitas koperasi, sehingga koperasi di Kalsel mampu berkembang menjadi koperasi modern yang berdaya saing,” imbuhnya. (Opq/K-4)
