BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) siap mengawal 8 tuntutan aspirasi yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam (HIM) dalam dialog bersama, Kamis (18/6/2026) sore.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan pihaknya menjunjung tinggi aspirasi masyarakat dan tuntutan yang telah disampaikan akan diteruskan kepada DPR RI.
“Kami siap menyampaikan 8 tuntutan ini kepada DPR RI begitu juga pihak komisi-komisi terkait,” kata Supian kepada awak media.
Menurut Supian berbagai aspirasi dan tuntutan yang disampaikan merupakan suatu evaluasi kinerja ataupun kebijakan yang harus ditanggapi serius.
Terlebih, persoalan ekonomi yang terjadi saat ini seperti lemahnya nilai rupiah. Kemudian kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dinilai cukup mencekik masyarakat pengguna non subsidi.
“Termasuk pengawasan di lapangan yang masih caruk maruk karena masih banyak penglangsir. Hal ini akan kami evaluasi,” tegasnya.
Kemudian menyangkut implementasi kebijakan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2 yang dianggap memberatkan pelaku usaha, UMKM serta masyarakat.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) juga tak luput dari sorotan yang mana permintaan evaluasi menyeluruh oleh pengunjuk rasa akan disampaikan kepada pemangku kebijakan di pusat.
“Insya Allah waktu dekat kami sampaikan DPR RI. Tadi sudah kami tawarkan juga ada kah perwakilan mahasiswa yang bisa mendampingi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Kalsel, Abdi Aswadi ingin setelah semua tuntutan disampaikan ke pusat. Langkah selanjutnya, pihaknya akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada stakeholder terkait.
“Kami akan kembali lagi untuk melaksanakan RDP kepada stakeholder terkait untuk bisa final destination agar tidak tunggu menunggu lagi apabila dalam mengambil keputusan,” jelas Abdi.
Sebab menurut Abdi, ada beberapa poin tuntutan yang belum selesai untuk bisa diberikan kajian dan dibahas secara menyeluruh.
Di samping itu, ia menyebutkan alasan melakukan dialog bersama DPRD Kalsel dalam penyampaian aspirasi karena ingin semua tuntutan bisa tersalurkan secara substansial. Bukan mengemukan ego.
“Poin yang paling penting itu bisa ditindaklanjuti. Bukan untuk organisasi kami tapi untuk masyarakat,” tegasnya. (ham/KPO-4).
