Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Opini

Fenomena “Kodok Rebus”, Banua Terpaku Atas Penindasan

×

Fenomena “Kodok Rebus”, Banua Terpaku Atas Penindasan

Sebarkan artikel ini
IMG 20260211 WA0001
Noorhalis Majid. (Kalimantanpost.com/Repro Pribadi)

Oleh : Noorhalis Majid
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

Hari-hari ini, di sekitar kepemimpinan Kalsel, ada banyak berita yang mengabarkan sejumlah masalah, termasuk soal etik dan moral. Ada berita tentang sabu, selingkuh, korupsi, gaya hedon para pejabat, perjalanan ke luar negeri ‘sambung puting’, dan kabar saling tikam dengan berbagai isu suksesi. Isu-isu nasional, seakan berkelindan dengan isu-isu lokal. Nilai tukar rupiah yang semakin merosot terhadap mata uang asing, pajak yang terus melilit, dan semua itu berdampak pada ekonomi dan penghidupan warga. Bahkan film pesta babi yang viral, seperti sindiran tentang kedukaan yang sama akan rusaknya ekologi di Kalsel dan berbuah bencana.

Kalimantan Post

Masih adakah harapan? Apa peran kelompok masyarakat sipil dan bagaimana mengkonsolidasikan dengan kelompok kritis lainnya? Ini bukan perkara gampang, kalau dibiarkan, kelompok menengah akan turut merosot gugur dan tidak bisa menjadi penyeimbang. Di sejumlah tempat, bahkan sudah mempersiapkan reformasi jilid 2, karena situasinya oleh banyak ahli disebut “tidak baik-baik saja”, bahkan darurat.

IBG Dharma Putra, seorang mantan birokrat yang cukup kritis, mengatakan, situasi di segala lini kehidupan sekarang ini, seperti kehilangan maruah. Maruah itu dimaknainya sebagai harga diri, pengaruh, wibawa, yang lahir dari integritas serta nama baik yang terpelihara. Nampak sekali maruah negara, pemerintah, para tokoh, agamawan, termasuk warga negara sendiri, keropos dan tidak bisa diandalkan. Ketika tidak ada maruah, adakah lagi yang bisa dibanggakan dan diharapkan?

Contoh paling aktual, money politik yang begitu massif, menggambarkan bahwa warga sedang sakit dan kehilangan maruahnya. “Sakitnya” warga, memberi pengaruh pada demokrasi elektoral, berdampak luas pada runtuhnya maruah institusi-institusi demokrasi, termasuk maruah para pimpinan dan aparat negara, dari pusat hingga daerah.

Dr Nasrullah, akademisi Fisip ULM, dalam suatu diskusi mengatakan, pemimpin gagal dalam menempatkan dirinya. Para pemimpin nampak gagap, tidak tahu bagaimana bersikap dan berbuat layaknya seorang negarawan. Pemimpin menjadi narator sekaligus aktor. Sejumlah masalah yang datang bertubi-tubi, merupakan gambaran bahkan kondisi hari ini tidak baik-baik saja. Mestinya harus disikapi secara serius, bukan dipandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, apalagi tidak ada kepedulian untuk menyikapinya. Nasrullah khawatir, situasi hari ini seperti suatu isyarat, bahwa sensor dan kepekaan kelompok kritis telah rusak.

Baca Juga :  Berhaji Jalan Kaki dan Bersepeda

Fenomena “kodok rebus” yang lajim dipahami, seperti sedang terjadi di banua dan bangsa ini. Kodok yang direbus pada satu periuk di atas bara api, tidak menyadari api terus memanas dan akan mematikan dirinya. Kodok tetap tenang dan perlahan beradaptasi, sampai kemudian dia matang dan mati oleh air panas yang merebusnya. Bercermin pada fenome tersebut, lihat saja, separah apapun kondisi yang terjadi, nyatanya tidak ada yang menyuarakan. Akademisi, kelompok yang semestinya kritis karena sangat terpelajar, nampaknya hanya muncul bersuara, ketika saat debat kepala daerah, karena pada saat itu suaranya dibayar. Di luar dari pada itu, akademisi enggan bersuara, karena tidak ada bayaran untuk menyuarakan suara-suara kritis, apalagi suara lantang yang harus berhadapan dengan kekuasaan.

Isra Ramli, orang Banjar Pahuluan yang lama tinggal di perantauan, dalam diskusi Ambin Demokrasi, berpendapat bahwa kondisi Kalsel tergambar seperti tempat penindasan bagi warganya. Isra mampu melihat lebih obyektif keadaan hari ini, karena berada di luar Kalsel, minimal tidak terpengaruh efek “kodok rebus” yang menyebabkan tidak mampu lagi melihat secara obyektif.

Isra mengatakan, setidaknya ada 3 bentuk penindasan yang sedang terjadi di Banua. Pertama, penindasan dalam bentuk eksploitasi. Berbagai rupa eksploitasi telah terjadi di Kalsel, bahkan sudah begitu lama hingga tak tersisa. Dengan kualitas kepemimpinan yang lemah, tidak jelas visi dan misinya, inkompeten dan bahkan korup serta sarat dengan nepotisme, maka eksploitasi semakin menjadi-jadi. Buah dari eksploitasi hanyalah penderitaan dan kemiskinan ekstrim.

Kedua, penindasan oleh pelaku bisnis yang brutal. Karena brutal, tidak peduli alam hancur, rakyat menderita dan banua semakin miskin. Anehnya, pelaku bisnis yang brutal, dan sudah merusak alam serta tatanan kehidupan ini, justru dipuja sebagai pemenang. Semua orang lantas mengidap penyakit pragmatisme dan sekaligus materiaslisme. Suka memuja orang kaya, tidak peduli dengan cara apa kekayaan didapat, dan berharap mendapat kebaikan dari orang kaya tersebut. Sejahat apapun orang kaya, tetap menjadi panutan karena dianggap sukses.

Baca Juga :  Mei di Banua: Ketika Jalanan Mengingat, Rakyat Bertanya, dan Kalimantan Selatan Menatap Masa Depan

Ketiga, telah terjadi penindasan budaya. Warga banua menjadi kelompok imperior di kampungnya sendiri. Kalah, miskin, bahkan mengemis di rumah sendiri. Telah terjadi invasi budaya luar dan mengalahkan budaya Banjar itu sendiri. Termasuk mengalahkan orang Banjar dalam berbagai kompetisi dan perebutan jabatan politik serta birokrasi. Banjar menjadi penonton di rumahnya, sedangkan “mamandan, japin carita dan sebagainya”, sudah dilakonkan dan dimainkan oleh orang lain.

Apakah penindasan ini dapat dilawan? mestinya dapat, asal elit banua dan kelompok masyarakat sipil bersatu. Sayangnya elit susah bersatu, karena takut kehilangan kedudukan dan jabatan. Padahal, dengan segala eksploitasi yang sudah dilakukan sejak lama dan begitu rupa, Kalsel sama sekali tidak dapat apa-apa, kecuali kehancuran. Sayangnya situasi ini tidak menumbuhkan kesadaran, yang terjadi hanya pragmatisme dan materialisme yang semakin akut.

Bagaimana dengan politik elektoral? Sejauh demokrasinya berjalan dengan cara yang busuk, maka yang terpilih pasti para politisi busuk. Politik dalam situasi pragmatis akut seperti sekarang ini, tidak memerlukan kepakaran, yang dibutuhkan hanya kalkulasi akuntansi, bayar berapa, dapatnya apa.

Ada yang mengatakan, ini akibat kecepatan arus informasi dan perubahan zaman yang begitu dahsyat, tidak dibarengi pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk menyaringnya. Sehingga yang terjadi, kecepatan justru berkolaborasi dengan kedangkalan, kedunguan dan banalitas. Akhirnya bukan kemajuan yang didapat, malah kemunduran peradaban.

Harapan tentu masih ada, terutama bila forum-forum diskusi pencerahan terus dilakukan. Sehingga semua cepat menyadari situasi hari ini, layaknya “kodok rebus”, bukannya diam terpaku, tapi segera sadar dan melompat bangkit, melakukan perlawanan. (nm)

Iklan
Iklan