KESEPAKATAN seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan untuk mewujudkan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027 patut diapresiasi.
Deklarasi dan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan berbagai instansi, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, hingga akademisi, menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa persoalan ODOL tidak lagi bisa ditoleransi.
Selama bertahun-tahun, kendaraan yang mengangkut muatan melebihi kapasitas maupun dimensi yang diizinkan telah menjadi salah satu persoalan klasik di sektor transportasi.
Dampaknya tidak hanya merusak jalan dan jembatan yang dibangun dengan anggaran besar dari uang rakyat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap menelan korban jiwa.
Ironisnya, isu ODOL bukanlah persoalan baru. Regulasi sudah ada sejak lama, bahkan pembahasannya telah berlangsung sejak 2009.
Namun hingga kini praktik tersebut masih banyak ditemukan di jalan-jalan Kalimantan Selatan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan lemahnya implementasi dan pengawasan.
Karena itu, deklarasi Zero ODOL 2027 tidak boleh berhenti sebagai seremoni belaka. Pakta integritas harus diterjemahkan menjadi langkah nyata yang terukur dan konsisten.
Sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan memang penting, tetapi penegakan hukum yang adil dan tegas juga harus menjadi bagian dari solusi.
Di sisi lain, pemerintah tidak bisa hanya menuntut kepatuhan tanpa menyediakan sistem pendukung yang memadai.
Usulan penerapan teknologi Weight In Motion (WIM) dan penambahan jembatan timbang merupakan langkah yang layak didukung. Dengan teknologi tersebut, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif, transparan, dan minim intervensi.
DPRD Kalimantan Selatan juga tepat ketika mendorong perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari strategi penanganan ODOL.
Jalan yang baik memang bukan alasan untuk melanggar aturan muatan, tetapi infrastruktur yang memadai akan membantu menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan efisien.
Yang tidak kalah penting adalah kajian akademik terhadap dampak sosial dan ekonomi dari penerapan Zero ODOL.
Pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan bagi sektor logistik dan distribusi barang.
Pendekatan bertahap, dialog dengan pelaku usaha, serta penyediaan alternatif solusi harus berjalan beriringan dengan penegakan aturan.Target 2027 kini telah ditetapkan. Waktu yang tersisa tidak panjang.
Kesuksesan program ini akan ditentukan oleh konsistensi seluruh pihak dalam menjalankan komitmen yang telah ditandatangani.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan deklarasi yang berulang, melainkan jalan yang aman, infrastruktur yang terjaga, dan transportasi logistik yang tertib.
Zero ODOL bukan sekadar target administratif. Ia adalah ukuran keseriusan daerah dalam melindungi keselamatan warganya dan menjaga investasi pembangunan yang telah dibiayai oleh rakyat.
Jika komitmen ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, Kalimantan Selatan dapat menjadi contoh bagaimana kepentingan ekonomi dan keselamatan publik dapat berjalan seiring.
