BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – DPRD Kalsel mendorong kualitas belanja dan tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, karena opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan jaminan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Opini WTP patut di apresiasi, tetapi harus dimaknai sebagai titik awal, bukan tujuan akhir,” kata anggota DPRD Kalsel, HM Syaripuddin, Kamis (9/7/2026), di Banjarmasin.
Hal ini dikarenakan BPK masih menemukan sekitar sepuluh temuan pada aspek pendapatan, belanja, dan pengelolaan aset.
“Semua rekomendasi wajib ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas agar tidak berulang,” ujar Bang Dhin, panggilan akrab HM Syaripuddin.
Bang Dhin mengakui, rapat Paripurna DPRD Kalsel menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“,” Namun persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan kritis dan rekomendasi agar kualitas tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki dan manfaat APBD lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar politisi PDI Perjuangan.
Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai sekitar Rp11,18 triliun. Namun, realisasi belanja daerah baru sekitar 82,76%, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar sekitar Rp2,97 triliun.
Kondisi ini dinilai menunjukkan masih adanya ruang perbaikan pada kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
Lebih lanjut diungkapkan, catatan kritis lima bidang strategis, mencakup pendidikan, yakni percepatan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah, penuntasan payung hukum pengelolaan BLUD SMK, serta peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.
Bidang kesehatan, yakni perbaikan tata kelola BLUD rumah sakit daerah tanpa menurunkan mutu layanan, pemerataan tenaga medis dan obat, optimalisasi JKN, dan percepatan penurunan stunting.
Bidang ketenagakerjaan, yakni penurunan pengangguran melalui pelatihan vokasi, revitalisasi Balai Latihan Kerja, dan sertifikasi kompetensi yang selaras kebutuhan industri (link and match).
Bidang ekonomi, yakni diversifikasi sumber pendapatan, percepatan belanja modal yang berkualitas, penguatan UMKM, dan hilirisasi komoditas unggulan.
Kemudian bidang sosial, yakni penyaluran hibah dan bantuan sosial yang tepat sasaran dan akuntabel, penurunan kemiskinan, serta perbaikan basis data penerima manfaat.
“Kami ingin setiap rupiah APBD benar-benar berdampak, agar sekolah layak, layanan kesehatan yang merata, lapangan kerja yang terbuka, ekonomi rakyat yang tumbuh, dan bantuan sosial yang tepat sasaran,” katanya.
Ditambahkan, aset daerah seperti Lapangan Golf Swargaloka juga harus dikelola profesional agar menambah pendapatan daerah.
Catatan-catatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD dan dimaksudkan sebagai masukan konstruktif, bukan sekadar kritik.
Pemprov diminta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK serta memperkuat pengendalian intern dan pengawasan pekerjaan fisik agar temuan serupa tidak terulang. (lyn/KPO-4)
