BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Persoalan pemadaman listrik yang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Interaktif bertajuk “Listrik Tak Boleh Mati Lagi” yang digelar di Gedung Kalimantan Post, Rabu (15/07/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan mulai dari perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, unsur pimpinan DPRD Kalsel, General Manager PLN UID Kalselteng, Komisi mitra PLN DPRD Provinsi Kalsel, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalsel, hingga Wakil Wali Kota Banjarmasin.
Mewakili Ketua DPRD Kalimantan Selatan yang berhalangan hadir, Anggota Komisi III DPRD Kalsel dari Fraksi Partai NasDem, Sarwani, menyampaikan bahwa keluhan masyarakat terkait pemadaman bergilir meningkat cukup signifikan dalam kurun waktu satu bulan terakhir.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usahanya.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pemadaman bergilir ini, dampaknya bukan hanya pada rumah tangga, tetapi juga terhadap pelaku usaha, aktivitas ekonomi, bahkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sarwani dalam diskusi tersebut.
Ia mengungkapkan DPRD Kalsel sebelumnya telah melakukan rapat dan komunikasi langsung dengan pihak PLN guna meminta penjelasan mengenai penyebab terjadinya pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalsel.
Dari hasil pembahasan tersebut, PLN menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan yang diperkirakan baru akan selesai pada September mendatang.
Meski memahami pentingnya pemeliharaan jaringan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, Sarwani menilai masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait jadwal maupun wilayah terdampak pemadaman agar dapat melakukan langkah antisipasi sejak awal.
“Kita memahami adanya proses maintenance dan perbaikan sistem, namun masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat menyesuaikan aktivitasnya dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan,” katanya.
Selain kerugian ekonomi, DPRD juga menyoroti dampak lain yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik, mulai dari kerusakan peralatan elektronik hingga munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi gangguan keselamatan seperti kebakaran maupun gangguan terhadap layanan publik lainnya.
Sarwani mengakui DPRD Kalsel sempat menyayangkan lambatnya respons sejumlah pihak dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, persoalan listrik menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga membutuhkan koordinasi dan langkah cepat dari seluruh pihak terkait.
“Kita ingin ada solusi yang sama-sama baik bagi masyarakat maupun pihak PLN, infrastruktur memang perlu diperbaiki, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap listrik juga tidak bisa diabaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Selain membahas kondisi saat ini, diskusi juga menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang dalam sektor energi, termasuk penguatan infrastruktur jaringan, peningkatan keamanan sistem kelistrikan, hingga pengembangan sumber pembangkit alternatif untuk menjamin keandalan pasokan listrik di masa mendatang.
Melalui forum tersebut, DPRD Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah daerah, PLN dan seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan lebih intensif sehingga persoalan pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat tidak kembali terulang dan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dapat semakin andal ke depannya. (nug/KPO-5)
