RANTAU, Kalimantanpost.com – Keterlibatan perempuan dalam politik dan proses pengambilan keputusan dinilai menjadi faktor penting untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Karena itu, peningkatan kapasitas serta literasi politik perempuan terus didorong melalui berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Tapin.
Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Politik bagi Organisasi Wanita se-Kabupaten Tapin yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, Selasa (7/7/2026).
Ketua TP PKK Kabupaten Tapin Hj Faridah Yamani mengatakan, kesetaraan gender merupakan salah satu fondasi pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kesetaraan bukan dimaknai sebagai persaingan antara laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi sesuai kemampuan serta kompetensinya.
“Perempuan memiliki potensi besar dan telah berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Potensi tersebut perlu terus diperkuat agar semakin banyak perempuan mampu mengambil peran dalam ruang-ruang strategis dan pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Faridah menilai organisasi perempuan memiliki posisi penting dalam mencetak pemimpin perempuan yang berkualitas. Selain menjadi wadah peningkatan kapasitas dan pengetahuan, organisasi juga berfungsi memperluas jaringan serta memperkuat kemampuan kepemimpinan perempuan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala DP3A Kabupaten Tapin Marsidah mengatakan, masih terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam dunia politik.
Tantangan tersebut antara lain stereotip gender, keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, hingga hambatan sosial dan budaya yang masih berkembang di masyarakat.
Menurutnya, peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ruang partisipasi yang lebih terbuka dan setara bagi perempuan.
“Melalui kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai hak politik perempuan, pentingnya representasi perempuan dalam lembaga pengambil kebijakan, serta strategi memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan,” katanya.
Kegiatan tersebut juga menjadi forum berbagi pengalaman dan memperluas jejaring antarorganisasi perempuan di Kabupaten Tapin.
Diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan keberanian perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah, baik melalui organisasi kemasyarakatan maupun dalam proses politik yang menentukan arah kebijakan publik.
“Keterwakilan perempuan yang kuat akan memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan, sehingga pembangunan dapat menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara lebih adil dan merata,” katanya.(abd/KPO-4)
