Amuntai, KP – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Sahrujani ikuti Apel Kesiapsiagaan Bencana menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sekaligus Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Menghadapi Karhutla yang dilaksanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (6/7/2026), di Banjarbaru.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin, Wakil Gubernur Kalsel jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, serta unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan instansi terkait.
Kehadiran bupati dalam kegiatan tersebut Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani, sebagai bentuk komitmen Pemkab HSU dalam memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026.
Gubernur Kalsel dalam menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan ini menjadi penanda dimulainya fase kesiapsiagaan penuh menjelang puncak musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Muhidin menyampaikan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan berada di bawah satu komando Pemprov Kalsel dengan BPBD Provinsi Kalsel sebagai koordinator pelaksanaan. Ia juga meminta seluruh personel dan sarana prasarana dipastikan dalam kondisi siap operasional mulai saat ini.
“Kepada seluruh Satgas, saya meminta agar siap siaga penuh, meningkatkan patroli terpadu, memperkuat deteksi dini titik panas, serta mempercepat langkah-langkah penanganan apabila terjadi kebakaran. Mari kita bekerja sepenuh hati, karena kesiapsiagaan hari
ini merupakan bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat dan lingkungan Kalimantan Selatan,” tegas Gubernur.
Selain apel, kegiatan juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi yang membahas strategi pencegahan, deteksi dini, penanganan cepat, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kalsel dapat berjalan lebih efektif sehingga dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah dapat diminimalkan. (nov/K-6)
