Martapura, KP – Bupati KH Khalilurrahman didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Irwan Kumar mengikuti Rapat koordinasi Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia yang digelar secara virtual, di Command Center Barokah, Martapura, pekan kemarin.
Rakor virtual tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hadir sebagai narasumber, diantaranya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan beberapa narasumber lainnya.
Pada rakor tersebut para Gubernur, Bupati/Walikota menyimak seksama paparan dan arahan terkait langkah-langkah pemulihan ekonomi dan kesiapan adaptasi kebiasaan baru ditengah pandemi Covid-19.
Serta dibahas pula persoalan dan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia, antara lain bagaimana sinkronisasi upaya pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 yang rata-rata secara grafik, persentasinya semakin naik, juga bagaimana upaya pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang banyak zona merahnya.
Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan hal-hal yang harus dipersiapkan pemerintah di daerah dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB) di masa pandemi.
“Kita tidak bisa memprediksi kapan Covid-19 ini berakhir. Jika tidak siap, masalah-masalah sosial pasti akan timbul,” katanya mengingatkan.
Ditambahkannya, sejumlah negara melaporkan adanya penurunan ekonomi, bahkan sebagian mengalami resesi. Resesi dianggap sebagai bagian yang tak terhindarkan dari siklus perekonomian suatu Negara.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, penekanan penanganan Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo kepada kepala daerah, sungguh memberi kontribusi untuk mengendalikan daerahnya masing-masing, terutama pelaksanaan langkah 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak) untuk masyarakat dan 3T (testing, tracing dan treatment) untuk Pemerintah.
”Dengan rakor ini, diharap pemimpin daerah yang dikoordinatori gubernur masing-masing wilayah, bisa saling bersinergi dengan bupati dan walikotanya,” pesannya.
Diminta juga segera memberi bantuan kepada masyarakat terdampak, terutama mensosialisasikan agar warga bisa mentaati atau sadar dalam melaksanakan protokol kesehatan. (Wan/K-3)
