Rantau, KP – Kementerian Keuangan Republik Indonesia berikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin atas pelaporan peraih predikat opini wajar tanpa pengecuaian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut.
Pemberian penghargaan disampaikan melalui video conference pada rapat kerja nasional akutansi dan pelaporan keuangan bersama Menteri Keuangan RI. Selasa (22/9/2020) bertempat di Aula Bappelitbang Tapin.
Pemerintah Kabupaten Tapin dihadiri olehSekda Tapin H Masyraniansyah didampingi Kepala BPKAD H Samsi dan Insfektorat Rusdian Noor.
Sekda Tapin Masyraniansyah mengucapkan terima kasih atas penghargan yang diberikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani atas pelaporan keuangan Pemkab Tapin meraih WTP lima kali berutut-turut.
“Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Tapin menerima penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas meraih opini WTP dalam pelaporan keuangan sebanyak 5 kali berturut-turut,” ungkapnya.
Karena masih pandemi covid 19, penyampaian penghargaan hanya dilakukan melalui video conference sekaligus mengikuti rapat kerja nasional akutansi dan pelaporan keuangan bersama Menteri Keuangan RI.
Berharap kedepan seluruh pelaporan keuangan daerah akan mendapatkan WTP kembali.
Atas capaian ini tentunya akan kami pertahankan sampai dengan 10 kali berturut-turut sehingga pas habis masa jabatan bupati dan wakil bupati tapin selama 10 tahun menjadi yang terbaik dalam pelaporan keuangan daerah.
Kedepan tata kelola keuangan terus diperbaiki untuk kesempurnaan dengen tetap mengikuti aturan yang berlaku pada saat ini dan akan datang.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani melalui vicon dalam arahannya menyampaikan, saya menghargai atas keberhasilan mendapatakan WTP dari lembaga kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia.
“Berharap capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, “jelas Menteri.
Sebagai indikator semakin meningkatnya tata kelola keuangan disemua lembaga pemerintah, bisa menjadi lebih baik akuntabel dan transfaran dalam pengelolaan keuangan negara.
Menkeu juga berharap agar tidak hanya dalam pengelola keuangan negara namun juga menjalankan fungsi tugas selaku pemrintahan dan bisa mengawal penanganan pandemi covid 19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional. (ari/K-6)
