Ombudsman Kasel Dorong Percepatan Distribusi Vaksin Hingga Daerah Perbatasan

Banjarmasin, KP – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan melakukan pemantauan pelayanan publik ke daerah perbatasan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah (Kamis, 05/08/2021).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, yang didampingi Asisten Pemeriksaan Laporan dan Asisten Penerimaan & Verifikasi Laporan, mengatakan kunjungan ke daerah-daerah perbatasan ini dalam rangka memastikan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, Ombudsman Kalsel juga menjaring pengaduan atau keluhan dari masyarakat perbatasan.

“Kami ingin melihat sejauh mana perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah perbatasan, yang berada di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal)”, tutur Hadi.

“Jangan sampai daerah-daerah perbatasan ini, tidak tersentuh perhatian oleh Pemerintah Daerah atau Pusat, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, adminduk hingga kesehatan,” lanjutnya.

Salah satu isu yang menjadi sorotan Ombudsman Kalsel saat melakukan pemantauan pelayanan publik di wilayah 3T adalah mengenai program vaksinasi. Dari hasil diskusi dengan berbagai elemen masyarakat di perbatasan, animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Namun karena minimnya ketersediaan vaksin, sehingga masih banyak masyarakat yang belum divaksin.

“Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI mendukung penuh upaya pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, termasuk pelayanan vaksinasi”, terang Hadi Rahman.

Namun demikian, lanjutnya, Pemerintah Pusat harus mempercepat distribusi vaksin hingga ke seluruh daerah di Kalsel, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga.

“Program vaksinasi jangan hanya terfokus pada wilayah perkotaan. Karena tidak sedikit warga desa yang terkonfirmasi Covid-19. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi juga harus menyentuh hingga ke desa-desa yang berada di perbatasan,” pungkasnya. Selain itu, dalam rangka percepatan perlu terus memanfaatkan berbagai fasyankes yang ada untuk pelaksanaan vaksinasi seperti puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan klinik, jadi tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan kolaboratif.(KPO-1)