Martapura, KP – Bupati Saidi Mansyur mengatakan, dalam upaya lebih meningkatkan pengelolaan MPP (Mall Pelayanan Publik), dilakukan kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman dengan KemenPAN RB, 10 Maret 2020 di Jakarta.
”Selanjutnya pengelolaan MPP Barokah akan dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh KemenPAN-RB hingga diresmikan Menteri PAN RB,” katanya saat audiensi kebijakan pelayanan publik bersama tim Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di ruang kerja Bupati, Senin (6/12).
”Besar harapan kami, Grand Launching oleh KemenPAN-RB segera dilakukan setelah proses pemenuhan sarana prasarana dan sistem pelayanan terpenuhi sepenuhnya,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya mohon arahan, bimbingan dan kerjasamanya, agar MPP Barokah dapat diresmikan pada 2022, sehingga upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan publik dapat lebih baik dan berkualitas.
”Kabupaten Banjar sejak 2019 telah mencanangkan pendirian MPP ini sebagai upaya memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat guna mendapatkan pelayanan, sekaligus upaya meningkatkan daya saing untuk memberi kemudahan berusaha di daerah,” katanya.
Berbagai upaya dilakukan secara administrasi, sarana dan prasarana hingga sistem pelayanan yang diberikan maksimal, akhirnya Rabu, 29 Januari 2020 lalu dilakukan Soft Launching MPP Barokah.
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa mengatakan, dalam Kabinet Indonesia Maju 2021-2024 ada lima prioritas, salah satunya penyederhanaan birokrasi. Jadi penyelenggaraan pelayanan publik dituntut mampu bertransformasi untuk memberikan pelayanan lebih cepat, lebih produktif, lebih efisien.
”Diminta keluar dari zona aman, dapat terus beradaptasi, berinovasi secara kompetitif,” jelasnya.
Untuk memberikan pelayanan prima, tambahnya, diperlukan ikhtiar berkelanjutan, dituntut bekerjasama dengan banyak pihak, baik itu lintas provinsi maupun daerah.
”MenPANRB diberikan amanah dan tugas untuk merumuskan kebijakan pelayanan publik, seperti pendampingan, kolaborasi, juga evaluasi kinerja penyelenggaraannya,” tandasnya.
Audiensi ini juga dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Umum Saifuddin Latief, Koordinator Koordinasi dan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan bidang Pelayanan Publik wilayah II Aris Samson, Sekdakab HM Hilman, Kepala Bappeda Litbang Galuh Tantri Narindra serta beberapa Kepala SKPD. (Wan/K-3)
