Martapura, KP – Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Banjar Syahrialludin mengungkapkan, secara Nasional, Presiden mengamanatkan ke semua daerah agar tahun 2023 terbebas dari desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menuju desa mandiri.
Hal ini ditegaskannya saat menjadi pembina apel kerja gabungan lingkup Pemkab Banjar, di halaman Kantor Bupati, Martapura, Senin (6/3).
Dijelaskannya, sejak IDM menjadi target pemerintah daerah, capaian 2022 sudah tidak ada desa sangat tertinggal, sementara desa tertinggal, dari 49 desa menjadi 13 desa. Rilis data 2023 berdasarkan input data, tidak ada desa tertinggal dan memiliki 5 desa mandiri.
”Ini menjadi tanggung jawab semua SKPD untuk mendongkrak menjadi desa mandiri,” tandasnya.
Yang menjadi perhatian semua SKPD, lanjut Syahrialludin, dimensi pertama indeks ketahanan sosial, diantaranya infrastruktur desa (jalan, jembatan, gorong-gorong). Untuk bidan desa yang seharusnya 1 desa 1 bidan, masih ada yang merangkap untuk 2 desa dan kesadaran tingkat kepesertaan BPJS masih kurang.
”Dimensi indeks ketahanan ekonomi, diantaranya ada produk unggulan desa, tetapi belum dikelola secara maksimal, masih ada BUMDes kurang aktif dan terbatasnya lembaga simpan pinjam,” ungkapnya.
Sementara dimensi indeks ketahanan lingkungan, diantaranya ketersedian sumber air bersih di desa-desa bantaran sungai masih kurang, sungai yang tercemar karena limbah cair atau sampah dan tidak ada perencanaan tata ruang desa.
”Dalam menyusun anggaran, masing-masing SKPD mencantumkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendongkrak kenaikan IDM menjadi desa mandiri,” harapnya.
Syahrial menambahkan, Indeks Desa Membangun (IDM) sendiri merupakan potret dari tingkat keberhasilan desa, agar dapat diketahui pembangunan desa tersebut berhasil atau tidak. Pengukuran IDM tersebut berdasarkan tiga indeks diatas.
”Pada 2021 hingga 2025, IDM tersebut menjadi target pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain, karena daerah lain sudah menargetkan sesuai Permendes No 2 tahun 2016,” tandasnya. (Wan/K-3)
